Bahas 11 Rancangan Program Kerja Rasyid : Lanjutkan Program yang Tertunda Karena Pandemi Covid

29 Oktober 2022 Jam 06:55:48 Cinthia Agenda Pemerintah 526 kali

Foto Syaid Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia selama hampir tiga tahun, berdampak tertundanya sejumlah agenda pembangunan, termasuk juga tertundanya program kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

“Karena pandemi ini, kita mengalami kesulitan dalam merealisasikan program-program kerja yang telah kita sepakati pada 2020 lalu," ungkap Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid saat memaparkan rencana kerja APPSI pada Pra Rakornas APPSI masa bakti 2022-2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (27/10/2022).

Rasyid mengatakan, meski saat ini status pandemi belum resmi dicabut pemerintah, APPSI tetap menjalankan program kerja yang telah disepakati. Terlebih dalam tahun depan diprediksi kondisinya membaik, sehingga dapat melanjutkan program kerja yang tertunda.

“Meski masih ada korban di beberapa daerah, tapi saya yakin, kalau situasinya normal terus, kita bisa keluar dari pandemi ini,” ujar Rasyid.

Pra Rakornas ini, lanjutnya membahas 11 rencana rancangan program kerja 2023, termasuk di dalamnya program kerja yang tertunda akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ke-11 rancangan program kerja itu di antaranya, Seminar tentang RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Polemik Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Perkebunan, Seminar tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Ekonomi Lokal pasca Berakhirnya Relaksasi Kebijakan Ekonomi Nasional.

Selain itu juga rancangan program, Seminar tentang Tantangan Kepemimpinan dan Etika Pemerintah pasca Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Workshop Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Kemandirian Pangan, Rapat Pengurus Anggota APPSI dan Seminar akhir tahun membahas masalah -masalah startegi Nasional.

Ryaas Rasyid mengungkapkan, tugas Gubernur Isran Noor selaku Ketua Umum APPSI 2022-2023 cukup berat karena menjelang gelaran pemilu serentak pada 2024 mendatang. Banyak isu-isu yang harus direspon, termasuk di dalamnya terkait netralitas ASN.

“Nanti kita bahas isu tersebut, karena ASN mempunyai hak pilih dan mereka juga perlu tahu seperti apa pilihannya," ucap Rasyid.

Menurutnya, tidak hanya ASN, rakyat juga harus tahu siapa di antara calon-calon yang maju menjadi calon kepala daerah atau presiden, merupakan pilihan yang terbaik. Pemimpin juga harus pintar dan memahami masalah serta berani mengambil keputusan.

“Seperti Pak Isran ini, saya tidak memuji tapi orang ini hebat, komitmen sejak dulu dan berani,” imbuhnya. (gie/sul/adpimprov kaltim)