Komite IV DPD RI Kunker ke Kaltim
SAMARINDA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas tentang pengawasan terkait dengan pepaksanaan UU Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian di Kaltim. Hal itu menjadi pokok bahasan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kaltim.
Kedatangan Komite IV DPD-RI dipimpin H Ghazali Abbas Adan yang diterima Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim HM Sa’bani, yang berlangsung di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/11).
HM Sa’bani mengharapkan kunjungan kerja ke Kaltim dapat hasil positif, sehingga menjadi bahan acuan dalam perumusan hasil pengawasan terhadap UU Koperasi dan sebagai tindak lanjut dari pengawasan pelaksanaan regulasi permasalahan UU Nomor 25 tahun 1992.
"Hingga kini Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya untuk mendukung peningkatan ekspor non migas dan aktivitas perekonomian dan perdagangan pada umumnya," kata Saba'ni.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah koperasi di Kaltim mencapai 5 ribu lebih dan UMKM mencapai 400 ribu pelaku yang diharapkan terus berkembang dengan baik. Pemprov Kaltim akan terus mendukung kinerja UMKM dan koperasi serta semakin bertambahnya jumlah wirausahawan baru.
"Wirausahawan muda yang penuh semangat mengembangkan usahanya dan penuh inovasi, andal dan berkualitas sehingga mampu bersaing di era global," ujarnya.
Ditambahkan, dukungan pengembangan koperasi dan UMKM di Kaltim, khususnya untuk permodalan yang selama ini sangat sulit diakses melalui perbankan maupunn non bank. Telah pula didirikan PT Jamkrida yang dapat menjembatani dan mempasilitasi bantuan permodalan.
"Selain itu, dukungan juga datang dari pihak perusahaan yang melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kepada wirausahawan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kuantitas dan kualitas koprasi dan UMKM semakin meningkat," kata Sa’bani.
Sementara itu, Drs H Ghazali Abbas Adan mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Kaltim adalah untuk memastikan apakah UU perkoperasian dilaksanakan dengan baik.
Begitu pula dengan pelaksanaan dan pengembangannya ke depan khususnya dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan pelaksanaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Kaltim, dengan dinas/ instansi terkait termasuk pihak perbankan di Kaltim. (mar/sul/es/hmsprov).
19 Desember 2021 Jam 11:55:45
Kewirausahaan
24 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
07 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
22 April 2014 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
26 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 Maret 2022 Jam 20:06:18
Pertanian dan Ketahanan Pangan
05 Desember 2020 Jam 08:27:43
Pemerintahan
25 Januari 2019 Jam 17:56:36
Kehutanan
07 November 2019 Jam 23:27:30
Kegiatan Pemerintah
19 Maret 2022 Jam 20:25:17
Wakil Gubernur Kaltim