Komite IV DPD RI Kunker ke Kaltim
SAMARINDA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas tentang pengawasan terkait dengan pepaksanaan UU Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian di Kaltim. Hal itu menjadi pokok bahasan dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kaltim.
Kedatangan Komite IV DPD-RI dipimpin H Ghazali Abbas Adan yang diterima Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim HM Sa’bani, yang berlangsung di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/11).
HM Sa’bani mengharapkan kunjungan kerja ke Kaltim dapat hasil positif, sehingga menjadi bahan acuan dalam perumusan hasil pengawasan terhadap UU Koperasi dan sebagai tindak lanjut dari pengawasan pelaksanaan regulasi permasalahan UU Nomor 25 tahun 1992.
"Hingga kini Pemprov Kaltim terus berupaya meningkatkan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya untuk mendukung peningkatan ekspor non migas dan aktivitas perekonomian dan perdagangan pada umumnya," kata Saba'ni.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah koperasi di Kaltim mencapai 5 ribu lebih dan UMKM mencapai 400 ribu pelaku yang diharapkan terus berkembang dengan baik. Pemprov Kaltim akan terus mendukung kinerja UMKM dan koperasi serta semakin bertambahnya jumlah wirausahawan baru.
"Wirausahawan muda yang penuh semangat mengembangkan usahanya dan penuh inovasi, andal dan berkualitas sehingga mampu bersaing di era global," ujarnya.
Ditambahkan, dukungan pengembangan koperasi dan UMKM di Kaltim, khususnya untuk permodalan yang selama ini sangat sulit diakses melalui perbankan maupunn non bank. Telah pula didirikan PT Jamkrida yang dapat menjembatani dan mempasilitasi bantuan permodalan.
"Selain itu, dukungan juga datang dari pihak perusahaan yang melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan kepada wirausahawan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kuantitas dan kualitas koprasi dan UMKM semakin meningkat," kata Sa’bani.
Sementara itu, Drs H Ghazali Abbas Adan mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Kaltim adalah untuk memastikan apakah UU perkoperasian dilaksanakan dengan baik.
Begitu pula dengan pelaksanaan dan pengembangannya ke depan khususnya dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan pelaksanaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Kaltim, dengan dinas/ instansi terkait termasuk pihak perbankan di Kaltim. (mar/sul/es/hmsprov).
08 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
03 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
28 Juni 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
15 April 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
19 Desember 2021 Jam 11:55:45
Kewirausahaan
19 Juni 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
30 Agustus 2019 Jam 21:44:14
Agama
21 April 2016 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
06 Februari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Mei 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah