Kalimantan Timur
Bakohumas Digelar 2 Oktober

Adiyat : Membangun Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Rakyat
 
SAMARINDA-Tahun ini Pemprov akan kembali menggelar pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kaltim. Pertemuan bidang komunikasi pemerintah ini akan mengundang bagian kehumasan pemerintah kabupaten dan kota, humas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), humas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan instansi vertikal, humas BUMN/BUMD dan para pemimpin redaksi (pimred) media cetak dan  elektronik.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim, S Adiyat didampingi Kepala Bagian Kehumasan, Imanuddin, mengungkapkan, kegiatan ini akan digelar awal Oktober, tepatnya 2 Oktober 2013 bertempat di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur.
“Koordinasi terus kami lakukan di lingkungan internal maupun eksternal untuk  menyiapkan gelaran ini. Kita berharap, pertemuan nanti akan menghasilkan masukan yang baik bagi seluruh unsur kehumasan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta BUMN dan BUMD. Humas memiliki tanggung jawab yang berat untuk menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah,”  kata Adiyat, Minggu (22/9).
Pertemuan Bakohumas nanti akan menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim, yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim, HM Jaufar Efendi. Nara sumber lainnya, Dosen Komunikasi Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Gufron  dan pembicara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Ahmad Zaini.
Jauhar Efendi akan berbagi pengalaman seputar komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya melalui media massa. Sebagai mantan Karo Humas dan Protokol, Jauhar  tentu memiliki banyak pengalaman dan kiat, bagaimana membangun komunikasi yang baik agar program-program pembangunan pemerintah tersosialisasi dengan baik, sekaligus menekan resistensi massa dengan memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap.
Sedangkan pembicara dari Unmul, akan memberikan trik-trik membangun soliditas di internal kehumasan pemerintah dan BUMN/BUMD.  Bagaimana menyiapkan perangkat hukumnya, struktur organisasi, bagaimana kegiatan kehumasan dikemas menarik dan  bagaimana seluruh stake holders di setiap organisasi kehumasan mendapatkan peran dan melaksanakan peran mereka dengan baik.
“Kita juga mengundang para pimred media cetak dan elektronik, untuk kita membangun kesepahaman yang baik antara pemerintah dan media. Khususnya dalam hal pembacaan data dan informasi pembangunan dalam angka-angka statistik yang akan dijelaskan oleh pihak yang berkompeten. Kesalahan kita dalam menafsirkan, sangat mungkin menyebabkan keresahan di masyarakat. Apalagi, jika kesalahan itu terjadi dalam pemberitaan media,”  ungkap Adiyat.
Pertemuan Bakohumas kali ini juga akan membuat payung hukum, terkait struktur dan organisasi Bakohumas. Payung hukum itu berupa surat keputusan gubernur. Tetapi yang lebih penting lanjut Adiyat adalah bagaimana Bakohumas ke depan dapat merencanakan program dan kegiatan yang mampu menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat.  
Ke depan, Bakohumas diarahkan untuk membahas isu-isu strategis yang berkembang yang menjadi domain masing-masing anggota. Misal rencana kenaikan BBM (bahan bakar minyak). Instansi tehnis pertambangan dan Pertamina nanti akan dibantu untuk menginformasikan rencana kebijakan pemerintah seputar rencana tersebut agar masyarakat bisa lebih memahami dan mengerti sehingga kecenderungan aksi massa yang anarkis bisa dihindari.
“PLN juga. Misal, perubahan dari paska bayar, menjadi prabayar. PLN yang nantinya akan memfasilitas pertemuan atau sosialisasi semacam itu dan kita akan membantu,” imbuhnya.
Pertemuan Bakohumas tahun ini akan mengusung tema “Penguatan Peran Humas Kaltim dalam Meningkatkan Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat”.  Acara ini akan dibuka Plt Sekprov Kaltim, H Rusmadi. (sul/hmsprov)


 

Berita Terkait
Government Public Relation