Bangun Daya Saing Regional Kalimantan

05 Maret 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1074 kali

Dari Musrenbang Regional Kalimantan 2014

BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan regional Kalimantan saat ini fokus pada pembangunan daya saing wilayah berbasis keunggulan kompetitif, serta berupaya untuk melaksanakan transformasi ekonomi dari unrenewable resources ke renewable resources.

Terkait usulan program prioritas pembangunan regional Kalimantan 2015 yang dibahas pada Musrenbang Regional Kalimantan 2014 pada 3 - 4 Maret 2014, Awang Faroek menilai keinginan untuk meningkatkan daya saing regional Kalimantan mendapatkan tanggapan positif dari yang mewakili kementerian.

“Memang regional Kalimantan harus mampu membangun daya saing ekonomi. Apalagi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Kalimantan masuk dalam Koridor III Ekonomi Kalimantan, dengan segala keunggulan kompetitif yang dimiliki provinsi di Pulau Kalimantan berupaya mempercepat program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Awang Faroek, Selasa (4/3).

Awang Faroek menyampaikan kritik terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait penyelenggaraan Musrenbang Nasional. Dia menilai, pada Musrenbangnas, gubernur dan bupati/walikota dari seluruh Indonesia berkumpul dan mendengarkan pengarahan satu arah dan tidak ada waktu untuk diskusi.

“Kongkritnya pemikiran kami, mengapa forum-forum regional seperti ini harus dihidupkan. Pola ini lebih efektif. Kami usulkan, ada enam koridor ekonomi dalam MP3EI, mengapa tidak diadakan forum seperti ini di masing-masing koridor,” ujar Awang.

Tidak hanya itu, Awang Faroek juga menyoroti permasalahan di tingkat pusat yang kerap kali terjadi ketika ada keinginan pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya. Sebagai contoh, sebut dia, untuk sektor ketenagalistrikan. Di Kaltim ada 11 rencana pembangunan IPP (Indpendent Power Producer), namun hingga saat ini hanya satu yang berhasil, yakni di Senipah.

“Itupun harus menunggu selama lima tahun. Yang seperti itulah. Presiden mengatakan debottlenecking harus dihapuskan, kalau perlu regulasinya diubah. Mana buktinya? Inilah yang harus diperbaiki pusat.," ucapnya.

Awang Faroek meminta kepada sejumlah perwakilan kementerian yang hadir pada Musrenbang Regional Kalimantan 2014, yakni Kementerian Perhubungan, ESDM, Pekerjaan Umum, Bappenas dan Pertanian agar dapat mendukung pembangunan di daerah, khususnya Kalimantan.

“Saat ini di Kaltim sedang mengembangkan industri berbasis olekimia, karet, rotan, perkayuan, udang, ikan, rumput laut dan cokelat. Kemudian ada program food dan rice estate. Kita punya lahan lebih dari 400 ribu hektare, yang status lahannya sudah clean and clear. Kita ingin bagaimana BUMN ikut membantu membangun food dan rice estate di Kaltim, maupun di wilayah lain di Kalimantan,” pinta gubernur.

Selain itu, lanjut dia, Pulau Kalimantan yang dianggap sebagai pulau harapan Indonesia harus terus berupaya mengejar kemajuan pembangunan di Pulau Jawa. Masih banyak tantangan ke depan bagi masing-masing provinsi, walaupun berbeda namun ada kesamaan masalah yang dihadapi dan belum terselesaikan. Diantaranya tidak efisiennya interkonektivitas wilayah, termasuk ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Dari semua paparan gubernur se-Kalimantan terkait program pembangunan, Awang Faroek melihat perspektif jangka panjang menuju pembangunan Kalimantan yang berstruktur ekonomi berbasis inovasi dan diferensiasi.

“Yang harus dilakukan ke depan adalah bagaimana lima provinsi di Kalimantan bersama-sama membangun daya saing melalui transformasi ekonomi yang telah disepakati. Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh semua gubernur harus didukung oleh ketua DPRD, bupati/walikota bersama anggota DPR dan DPD RI asal daerah masing-masing,” kata Awang Faroek yang juga ketua Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) periode 2013-2014.

Pada kesempatan ini, empat provinsi anggota FKRP2RK, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, ditambah Kalimantan Utara yang ditetapkan sebagai anggota baru pada 2014, menyampaikan beberapa usulan program prioritas regional Kalimantan.

Usulan program/kegiatan prioritas regional Kalimantan 2015 berjumlah sekitar Rp54,626 triliun, dengan rincian konektivitas (infrastruktur) Rp21,931 triliun, energi Rp27,395 triliun dan ketahanan pangan Rp5,3 triliun.

Untuk Kaltim, usulan program/kegiatan prioritas sebesar Rp20,903 triliun, terdiri dari konektivitas Rp11,620 triliun, energi Rp9,128 triliun dan ketahanan pangan Rp155,80 miliar.

Turut hadir pada Musrenbang kemarin, Gubernur Kalsel Rudy Arifin, Wakil Gubernur Kalteng Ahmad Diran, Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Ibrahim Saleh, Sekprov Kaltara Badrun, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi, anggota DPR dapil Kaltim Hetifah dan anggota DPR dapil Kalbar Sukiman, termasuk 35 bupati dan walikota se Kalimnatan. (her/sul/es/hmsprov)

USULAN PRIORITAS REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2015 (MILYAR RUPIAH)

PROVINSI	KONEKTIVITAS	ENERGI	KETAHANANPANGAN	TOTAL
KALTIM+KALTARA	11.620,00	9.128,00	155,80	20.903,80
KALSEL	5.910,00	4.521,00	4.368,00	14.799,00
KALBAR	3.081,00	5.509,00	4,91	8.594,91
KALTENG	1.320,00	8.237,00	771,87	10.328,00
TOTAL	21.931,00	27.395,00	5.300,00	54.626,00