SAMARINDA - Transformasi ekonomi dengan menggali potensi unggulan ekonomi di luar minyak dan gas, serta batubara menjadi jawaban untuk membangun ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam rangka mengimplementasikan hilirisasi industri guna mencapai target pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berkualitas maka pada tahun 2017 harus lebih fokus dan konkrit melakukan pencapaian penyelesaian program hilirisasi industri melalui pembangunan 8 kawasan industri.
"Kita telah berhasil melakukan hilirisasi industri di sektor gas/petrokimia di kawasan industri Bontang," kata Plh Sekprov Kaltim Dr Meiliana saat membuka Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan Bappeda Kaltim, Selasa (8/3) lalu.
Namun hilirisasi di sektor mineral, batubara, crude palm oil (CPO), industri pertanian dan pariwisata masih menghadapi tantangan.Berbagai permasalahan masih menghambat pengembangan agroindustri oleochemical di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), pengembangan Kawasan Industri Khusus (KIK) Kariangau dan Buluminung.
Rencana pengembangan kawasan ekonomi lainnya juga akan dibangun di Kabupaten Paser dan PPU, khususnya untuk kawasan industri pertanian. Diantaranya akan dilakukan oleh PT Gunung Sewu yang akan mengembangkan industri pengalengan buah segar. Pengembangan kawasan industri pertanian juga akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.
"Sedangkan untuk kawasan perbatasan kita bangun akses jalan dan jembatan ke perbatasan yaitu Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari dan pembangunan bandara di Long Apari," kata Meiliana.
Menurutnya, tugas mewujudkan proyek-proyek tersebut menghadapi tantangan sangat berat, karena kapasitas fiskal, khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menurun. Transfer pemerintah pusat ke Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebesar Rp6,089 triliun dan mengalami penurunan tajam menjadi Rp4,068 triliun pada tahun 2016.
"Ketidakpastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah dan perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan daerah memaksa kita untuk bekerja cerdas melakukan terobosan, sehingga tidak terus bergantung pendanaan dari pusat," kata Meiliana.(mar/sul/hmsprov)
12 Maret 2018 Jam 19:21:55
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Maret 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
21 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
10 Agustus 2019 Jam 21:23:07
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
23 Maret 2018 Jam 20:36:46
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 November 2017 Jam 23:06:33
Pemerintahan
05 Maret 2021 Jam 19:51:36
Sosial
15 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 April 2019 Jam 21:27:33
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah