Bangun IKN, Presiden Sebut Tidak Tinggalkan DKI

17 Maret 2022 Jam 19:10:40 Cinthia Ibu Kota Negara 594 kali

Istimewa

BALIKPAPAN - Sebelum berkegiatan dan berkemah di titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Presiden RI Joko Widodo menyempatkan diri bertemu dengan seluruh Gubernur se-Indonesia.

"Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara," kata Kasetpres Heru Budi Hartono usai mengikuti Pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Ahad 13 Maret 2022.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menegaskan sekitar 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi dan ketimpangan infrastruktur.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu. Karena negara kita ini besar sekali, ada 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta,” ungkap Presiden.

Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas berstandar internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional. Sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” jelas Presiden.

Sementara terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing.

“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya. Tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah.

“Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” ungkap Presiden.

Hadir mendampingi Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (yans/sul/adpimprov kaltim)