SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya membangun kemandirian fiskal dengan melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana secara nasional Kaltim menempati urutan kelima tertinggi setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Gubernur Awang Faroek Ishak menyebutkan, pendapatan Kaltim pada 2015 ditargetkan sebesar Rp10,49 triliun dengan realisasi mencapai Rp9,46 triliun atau mencapai 90,17 persen. Realisasi pendapatan sebesar Rp9,46 triliun ini terdiri dari PAD sebesar Rp4,95 triliun dan pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp4,50 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi sebesar Rp1,14 triliun.
"PAD kita mencapai 52,30 persen dan ini lebih besar dari dana perimbangan sebesar 47,58 persen. Sehingga, dari persentase ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur telah menuju kepada kemandirian fiskal," kata Awang beberapa waktu lalu saat Rapat Paripurna di DPRD Kaltim.
Ke depan, dalam rangka meningkatkan PAD, Pemprov Kaltim akan melakukan kerjasama dengan kabupaten dan kota untuk berperan aktif dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan atau pemilik alat berat di wilayah masing-masing serta segera memberikan laporan secara periodik.
"PAD harus terus ditingkatkan agar terwujud kemandirian fiskal di Kaltim," tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur menambahkan, bahwa untuk belanja daerah pada 2015 telah terealisasi sebesar Rp10,20 triliun, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp5,73 triliun dan belanja langsung sebesar Rp4,47 triliun. Bila dilihat dari realisasi belanja tidak langsung terdapat belanja pegawai pada 2015 sebesar Rp942,60 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan belanja pegawai pada 2014 sebesar Rp1,02 Triliun.
"Penurunan tersebut karena pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim seiring dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltara," katanya. (rus/sul/es/humasprov)
05 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
02 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
23 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 Januari 2021 Jam 04:26:12
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
21 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
21 November 2018 Jam 21:18:07
Prestasi
15 Januari 2019 Jam 17:58:51
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
25 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Juni 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi