SAMARINDA- Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Kaltim Frederik Bid mengharapkan, program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus ditingkatkan untuk membantu penataan kawasan dan pemukiman masyarakat di wilayah perbatasan.
Perhatian pemerintah pusat tidak saja menjadikan kawasan perbatasan sebagai branda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi bagaimana bisa menghilangkan kesenjangan dengan memberikan bantuan berupa program untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya membantu dalam penataan kawasan dan permukiman, berupa rumah layak huni.
"Sesuai dengan Nawacita, Indonesia akan membangun dari wilayah pinggiran atau pedesaan. Termasuk wilayah perbatasan, karena itu pemerintah harus tetap memperhatikan wilayah perbatasan," kata Frederik Bid di sela-sela Rakor Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Senin (18/7).
Frederik mengatakan pembangunan wilayah perbatasan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi ancaman disintegrasi bangsa karena masyarakat perbatasan juga berhak mendapat perhatian sama.
"Ada keluhan dari petugas kita, yakni anggota TNI/Polri, guru, pegawai serta masyarakat miskin yang perlu bantuan perumahan layak huni. Karena itu program Kementerian PUPR, harus menyentuh masyarakat perbatasan," kata Frederik.(mar/sul/es/humasprov).
17 April 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
13 Juni 2017 Jam 09:41:18
Pemerintahan
27 Desember 2016 Jam 00:00:00
DWP
20 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
05 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29 November 2019 Jam 23:54:00
Perkebunan