SAMARINDA– Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu program prioritas Pemprov Kaltim. Dalam pelaksanaannya, ditemui berbagai macam permasalahan yang komplek dan beragam. Untuk itu, Pemprov melalui Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) terus berupaya melakukan sinergi dengan instansi lain dan seluruh pemangku kepentingan guna melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Kepala BPPD Kaltim, Frederik Bid mengatakan sesuai instruksi Gubernur Awang Faroek Ishak, setiap SKPD lingkup Pemprov Kaltim agar mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan perbatasan dalam berbagai program yang direncanakan.
"Semua pihak harus terlibat dalam pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi beranda NKRI. Mulai dari pemerintah pusat melalui instansi teknisnya yang ada di daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, dunia usaha dan lainnya. Semua harus jelas pembagian tugasnya. Sehingga pelaksanaannya harus saling bersinergi," Fredirik Bid belum lama ini.
Selain pembangunan bidang fisik (infrastruktur) jalan dan jembatan, telekomonikasi bidang pendidikan dan kesehatan serta sektor lainnya terus ditingkatkan, yang menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kreativitas usaha masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya Frederik dalam upaya mewujudkan hal itu, BPPD Kaltim berkolaborasi dengan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kaltim telah menggelar berbagai pelatihan wirausaha dan UMKM di beberapa daerah termasuk masyarakat Pulau Maratua sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang ada di Kaltim.
Masyarakat wajib diberikan pelatiahan-pelatihan sebagai uapaya dalam peningkatan taraf kehidupan, baik itu kepara para nelayan maupun para petani yang ada di daerah. Serta fokus memberikan sosialisasi, motivasi sekaligus menyerahkan bantuan peratalan untuk pengembangan potensi berbagai usaha.
"Ini merupakan tanggung jawab kita untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat kawasan perbatasan, guna meningkatkan kapasitas dan kreativitas yang dibutuhkan untuk membuka peluang usaha bagi mereka," tambahnya.(mar/humasprov
01 April 2019 Jam 22:19:54
Pemerintahan
13 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Maret 2018 Jam 19:39:43
Pemerintahan
26 Juni 2018 Jam 19:16:19
Pemerintahan
26 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
10 Mei 2013 Jam 00:00:00
Penelitian dan Pengembangan Daerah
11 Maret 2020 Jam 09:56:53
Berita Acara
03 Oktober 2022 Jam 10:34:42
Informasi dan Komunikasi
03 Agustus 2020 Jam 17:32:01
Kesehatan
28 Oktober 2019 Jam 22:10:17
Even Olahraga