Memasuki tahun ketiga pelaksanaan visi Kaltim Berdaulat 2019-2023 berbagai upaya terus dilakukan.
Di antaranya memantapkan koordinasi dan sinergi terkait program dan kegiatan strategis untuk penyelenggaraan misi kedua visi Kaltim Berdaulat. Yakni, berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Terkhusus di sektor perindustrian perdagangan koperasi (perindagkop) dan UKM.
Koordinasi sektor perindagkop dan UKM pada Kamis (17/6/2021) pagi tadi dilakukan dengan bertemu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dan jajarannya.
"Alhamdulillah, Pak Wali Kota sangat welcome. Kita bicara banyak tentang sinergi sektor indagkop dan UKM. Demikian juga tentang perdagangan dan penyediaan bahan kebutuhan pokok agar stok selalu tersedia di pasar dan harga stabil," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Kamis (17/6/2021).
Hal lain yang juga didiskusikan bersama Wali Kota Rahmad Mas'ud antara lain soal implementasi BPSK, pasar SNI, RPIK, BPUM 2021, pemberdayaan UMKM dan juga koperasi.
Koordinasi ini menurut Roby sangat penting dilakukan karena sebagian besar kepala daerah merupakan pemimpin daerah yang baru dilantik oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor dengan visi dan misi yang berbeda dari kepemimpinan sebelumnya.
Sebab itu, keserasian gerak antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi sebuah keharusan, terutama dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Selain bertemu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Jumat pagi besok dijadwalkan akan diterima oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.
"Dua kota ini menjadi basis dan pusat utama pembangunan bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan maupun budaya. Demikian juga sektor perindagkop," sebut mantan Karo Humas Setda Provinsi Kaltim itu.
"Ringkasnya, dua kota ini, Balikpapan dan Samarinda menjadi barometer Kaltim. Kemajuan Kaltim akan terlihat dari kemajuan dua daerah ini," tambah Roby.
Meski demikian, Roby menegaskan, perhatian Pemprov Kaltim dalam komando Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi berlaku untuk semua wilayah. Seperti tertuang dalam poin kedua misi Kaltim Berdaulat, yakni berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. (sul/humasprov kaltim)
04 Desember 2020 Jam 19:06:54
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23 Juni 2021 Jam 22:13:06
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 September 2022 Jam 18:51:58
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2018 Jam 21:29:05
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
05 April 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
12 September 2020 Jam 10:12:14
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
02 Maret 2013 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
28 November 2014 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
07 Juni 2022 Jam 19:45:09
Ibu Kota Negara
20 Januari 2022 Jam 18:31:16
Informasi dan Komunikasi
13 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan