12 Mei 2023 Jam 11:43:04   Nety   Wakil Gubernur Kaltim   462 kali

BANJARMASIN - Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Rakor Ranham) Kabupaten/Kota Se-Kaltim dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Fugo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/5/2023). 

 

Rakor yang diinisiasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini mengangkat tema “Bersama Membangun Kalimantan Timur Berdaulat Menuju Indonesia Sejahtera Melalui Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia antara Provinsi dan Kabupaten/Kota”. 

 

Wagub Hadi Mulyadi menyampaikan Ranham 2021-2025 berfokus pada pemenuhan empat kelompok sasaran yakni, hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas dan hak masyarakat hukum adat. Ukuran keberhasilan dalam pencapaian per catur wulan mulai pemetaan dan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan/atau pengawasan serta evaluasi.

 

“Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung dan turut serta menyukseskan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025. Kepada perwakilan dari kabupaten lota yang hadir untuk meningkatkan semangat dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (P5 HAM) yang sudah berjalan dengan baik. Namun perlu diperhatikan bahwa masih ada daerah yang belum mencapai hasil yang maksimal karena ada beberapa kendala dalam pelaporan, di antaranya data dukung yang diupload, rotasi pejabat yang membidangi ranham, sistem jaringan internet di kabupaten/kota, serta pemahaman terhadap aksi HAM,” jelasnya. 

 

Melalui rakor ini, orang nomor dua Benua Etam ini berharap dapat menemukan solusi persepsi dan pemahaman dalam mengimplementasikan program-program ranham di Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat terlaksana optimal, efektif dan berkesinambungan.

 

“Mari bersama kita membangun sinergi dengan perangkat di daerah yang memegang peranan dalam menyediakan data, sehingga program aksi HAM bisa terlaksana dengan maksimal. Mari kita bangun semangat untuk membangun dan mewujudkan daerah kita menjadi daerah yang peduli HAM,“ pesannya. 

 

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim Suparmi, selaku ketua panitia pelaksana melaporkan bahwa pelaksanaan rakor ini dalam rangka evaluasi pelaporan capaian aksi HAM tahun 2022 dan selanjutnya persiapan pelaporan kabupaten/kota peduli HAM tahun 2023. Sehingga melalui kegiatan ini, para peserta rakor bisa lebih memahami dan mengetahui tata cara pengisian pelaporan ranham tahun 2023 untuk mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM di Benua Etam. 

 

“Kami laporkan bahwa rakor ini dihadiri kurang lebih 60 peserta yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Bappeda,” jelas Suparmi. 

 

Rakor ini menghadirkan narasumber, yaitu Dr Pagar Butar Butar (Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat/Plt Direktur Kerja Sama HAM), Rezky Juminaidy, (Kepala Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri), dan Umi Laili (Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim). (her/sul/ky/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak