Bantuan Keuangan Rp50 Juta Per Desa Untuk 841 Desa, Kaltim Berdaulat Untuk Semua

11 September 2023 Jam 23:48:28 Nety Wakil Gubernur Kaltim 379 kali

Foto Hudais Tri Putra / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA – Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi menegaskan komitmen bahwa pembangunan harus dilakukan ke seluruh wilayah. Visi Kaltim Berdaulat harus benar-benar dirasakan ke semua pelosok Kaltim. Bukan hanya pembangunan untuk wilayah perkotaan, tapi juga pedesaan.

Salah satunya dalam wujud bantuan keuangan (bankeu) untuk pengembangan pemerintah desa dan akselerasi usaha masyarakat desa.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 140/K.862/2022 tanggal 6 Desember 2022, Pemprov Kaltim mengucurkan bantuan sebesar Rp50 juta per desa untuk 841 desa dan Rp60 juta masing-masing untuk badan usaha milik desa (BUMDes) terpilih pada 2023.

"Jadi ini adalah wujud nyata visi Kaltim Berdaulat bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, tapi juga warga pedesaan dan pedalaman. Silakan diatur, manfaatkan dan kelola dengan sebaik-baiknya,” pesan Gubernur Isran Noor, Minggu (10/9/2023).

Menurut ketua umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, bantuan tersebut merupakan komitmen Pemprov Kaltim selama kepemimpinan dirinya bersama Wagub Hadi Mulyadi.

Harapannya, dengan bantuan ini masyarakat desa lebih berdaya guna dan berhasil guna mendukung misi pertama visi Kaltim Berdaulat yakni berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Pun mendukung sukses misi kedua yaitu berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Upaya ini juga sekaligus untuk mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).

"Insyaallah, bantuan ini akan ditingkatkan lagi alokasinya tahun depan. Kami ingin semua warga kita di kota di desa sejahtera," tegas Gubernur Isran Noor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan bantuan keuangan provinsi merupakan kebijakan untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

"Bantuan keuangan provinsi merata kepada 841 desa. Bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,” kata Anwar Sanusi.

Penggunaan dana ini dapat dipilih oleh desa sesuai urgensi dan kebutuhan yang merupakan kewenangan desa melalui musyawarah desa.

Sementara, bantuan keuangan provinsi yang sifatnya penghargaan untuk penyertaan modal bagi pengembangan usaha diberikan kepada tujuh BUMDes terpilih per kabupaten yang dinilai mempunyai manajemen pengelolaan yang baik.

"Insyaallah tahun depan angkanya naik lagi," ungkap mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim itu.

Secara rinci bantuan keuangan Rp50 juta per desa diberikan untuk Paser 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Kartanegara 193 desa, Kutai Timur 139 desa, Kutai Barat 190 desa, Mahakam Ulu 50 desa dan Penajam Paser Utara 30 desa. Total 841 desa dengan alokasi Rp42,05 miliar.

Sedangkan dana bantuan Rp60 juta masing-masing untuk 6 BUMDes di 7 kabupaten. Total alokasi bantuan Pemprov Kaltim untuk BUMDes Rp420 juta. (jay/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait