Bappenas Siap Kawal Usulan Kaltim

21 April 2022 Jam 08:54:39 Cinthia Informasi dan Komunikasi 433 kali

Foto Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA- Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa diwakili Deputi Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Rizal Primana menegaskan siap mengawal seluruh usulan Pemprov Kaltim, termasuk sejumlah usulan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim.

Rizal mengatakan, hal sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Apalagi Kaltim merupakan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sangat perlu perhatian serius oleh Pemerintah Pusat.

“Siap kami sampaikan kepada pimpinan semua usulan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Inilah pentingnya Musrenbang di daerah, ketika disampaikan masing-masing oleh pemimpin daerah, maka pemerintah pusat mengetahui apa yang menjadi aspirasi di daerah,” ucap Rizal Primana ketika menjadi narasumber Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 2023 di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu 20 April 2022.

Selanjutnya, Rizal menjelaskan, Bappenas juga telah mencatat dalam rekomendasi prioritas pembangunan daerah Provinsi Kaltim, yakni percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job dan mendorong pemulihan dunia usaha.

Kemudian ada juga yang menjadi rekomendasi prioritas, yakni revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan infrastruktur dasar, mulai air bersih dan sanitasi di pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Bappenas juga telah mencatat sejumlah program besar atau (major projects) di Provinsi Kaltim yang diperlukan mendukung IKN. Mulai akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) masih sampai level Provinsi, Industri 4.0 pada subsektor-subsektor industri prioritas, pengelolaan terpadu UMKM Kutai Kartanegara. Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan IKN di Kutai Kartanegara. Pembangunan IKN Balikpapan dan pembangunan IKN di Samarinda. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak Kota Balikpapan, penyediaan tenaga listrik pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 kms dan gardu induk 38.000 MVA transformasi digital.

“Semua itu, kita harapkan bisa terakomodir hingga 2024. Tentunya, banyak lagi program besar yang juga menjadi perhatian pemerintah pusat,” jelasnya. (jay/sul/adpimprov kaltim)