Belajar Birokrasi Digital Dari Ridwan Kamil

19 Oktober 2022 Jam 18:13:34 Cinthia Info Reformasi Birokrasi 374 kali

Foto Syaid Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) memberi banyak pelajaran penting kala didaulat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (19/10/2022).

Soal transformasi digital dalam birokrasi, Provinsi Jawa Barat sudah berada cukup jauh di depan. Transformasi digital secara langsung memang akan menghilangkan kerja-kerja rutin yang biasa dilakukan oleh manusia. Bukan berarti, aparatur pemerintah (PNS dan honor) akan kehilangan pekerjaan karena pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital.

Meski disebutkan RK, transformasi digital akan menyebabkan sekitar 80 juta jenis pekerjaan akan hilang, sebaliknya akan lahir 100 juta jenis pekerjaan yang baru.

"Misalnya saya, punya satu ajudan konten. Kalau ada 550 kepala daerah, berarti ada 550 pekerjaan baru. Belum sekretaris daerah, belum kepala-kepala dinas. Kalau kita tidak jago digital, kita bisa kok meng-hire (membayar) staf," kata RK di depan ratusan peserta rapat koordinasi yang nampak sangat antusias.

Transformasi digital juga tidak berarti menghapus PNS yang pekerjaannya diambil alih oleh kerja mesin digital. Pemprov Jawa Barat misalnya, saat melakukan digitalisasi SIPD untuk perencanaan, terdapat 220 PNS yang harus kehilangan pekerjaan.

"Bukan berarti lantas mereka di-PHK, tapi digeser dari tupoksi rutin yang sudah digantikan mesin, ke tupoksi yang dinamis. Berubah dari statis menjadi dinamis. Jadi tupoksinya bekerja apa saja," jelas mantan Wali Kota Bandung itu.

Setiap aparatur kata RK, harus adaptif dengan gelombang perubahan. Caranya harus terus belajar. Sebab jika tidak, maka mereka pasti akan tergeser oleh generasi di bawahnya.

Sementara untuk birokrasi secara keseluruhan, RK memberi pelajaran tentang 4 model birokrasi. Birokrasi 1.0 regulator. Birokrasi 2.0 sebagai regulator -fasilitator. Birokrasi 3.0 regulator - akselerator dan birokrasi 4.0 regulator - digital leader.

"Birokrasi 3.0 itu birokrasi kolaboratif. Artinya mengajak semua yang cinta Kaltim untuk bekerja bersama dan diwadahi. Bukan hanya pemerintah bekerja dan berpikir sendiri. Hanya PNS misalnya, tidak begitu," jelas RK.

Jawa Barat didesain bersama oleh teori birokrasi kolaboratif. Teori pentahelix ABCGM (akademisi, bisnis, community, government, dan media).

Mereka sudah membuktikan saat mengubah Sungai Citarum yang kotor, jorok dan bau menjadi sungai yang bersih dan penuh dengan penghargaan nasional dan dunia.

"Sedangkan birokrasi 4.0 itu full digital. Pertanyaannya dibalik. Bukan apa yang perlu didigitalkan? Tapi apa yang tidak perlu didigitalkan. Artinya, semua urusan sudah digital," kata RK.

Rapat koordinasi dibuka Gubernur Isran Noor dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Kepala BKD Kaltim Deni Sutrisno. (sul/ky/adpimprov kaltim)