Belajar Pengaturan Jalan Tambang dan Perkebunan

10 Juni 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Energi dan Sumber Daya Mineral 3884 kali

Banleg DPRD Aceh Tamiang Kunjungi Kaltim

SAMARINDA - Badan Legislatif (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tamiang mengunjungi Kaltim untuk melihat lebih dekat pengelolaan jalan untuk kepentingan operasional perusahaan tambang, batu bara dan perkebunan.

Kaltim dipilih, karena telah memiliki aturan tentang pengelolaan jalan untuk kepentingan operasional perusahaan tambang, batu bara dan perkebunan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yakni Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Perusahaan Batu Bara dan Kelapa Sawit.

"Mereka ingin belajar bagaimana Kaltim mengatur dan mengelola jalan untuk kepentingan operasional perusahaan tambang batu bara dan perkebunan. Karena, mereka saat ini juga mengalami persoalan yang sama,” kata Asisten Pemerintahan Sekprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman usai pertemuan bersama Banleg DPRD Kabupaten Aceh Tamiang di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/6).

Kabupaten Aceh Tamiang hingga saat ini masih mengalami kondisi jalan yang rusak akibat aktivitas operasional kendaraan perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat setempat.

“Mereka berusaha mencari tahu, bahwa Kaltim telah memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2012. Karena itu, mereka sangat ingin mengetahui bagaimana implementasi Perda tersebut,” jelasnya.

Dijelaskan Fatur, Perda ini telah berjalan dengan baik. Karena itu Pemprov Kaltim masih memberikan kesempatan kepada perusahaan agar segera membuat jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan kendaraan operasional mereka.

Meski demikian, pemerintah masih memberikan toleransi bagi perusahaan tambang batu bara dan perkebunan untuk menggunakan jalan umum, namun dengan pengaturan waktu angkut dan tonase angkutan yang tepat tidak melebihi ketentuan.

“Saat ini angkutan batu bara dan kelapa sawit hanya beraktivitas pada malam hari dan tonasenya tidak lebih dari delapan ton. Memang, membangun jalan khusus jelas memerlukan waktu bagi perusahaan. Karena itu, pemerintah tetap menegaskan agar perusahaan berupaya untuk membuat jalan khusus tersebut, sehingga aktivitas perusahaan tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan umum lain,” jelasnya.

Sementara Ketua Banleg DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, Mustafa mengatakan sangat senang, karena Pemprov Kaltim telah memberikan informasi yang jelas tentang pengaturan dan pengelolaan penggunaan jalan umum dan khusus untuk kegiatan pengangkutan perusahaan batu bara dan kelapa sawit.

“Mudah-mudahan dengan informasi ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bisa mengatur penggunaan jalan umum dan khusus terhadap perusahaan perkebunan di daerah kami. Tentu kami sangat berterima kasih karena bisa mendapatkan informasi yang banyak dari sini," jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov).

Foto :

Asisten Pemerintahan Sekprov Kaltim HS Fatur Rahman (duduk pakaian linmas) bersama Anggota DPRD Aceh Tamiang. Mereka ingin belajar tentang pengelolaan jalan khusus untuk pertambangan, perkebunan dan kehutanan. (fajar/humasprov)