BALIKPAPAN - Dalam pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kaltim, negara donor melaui World Bank memberikan insentif (monetary) kepada Indonesia atas program penurunan emisi yang dilakukan dalam kurun waktu 2020-2024.
Diungkapkan Konsultan FCPF Achmad Wijaya bahwa pembagian manfaat (benefit monetary) dibagi dalam dua jenis. Yakni, manfaat monetery (finansial) dan manfaat non monetery (non finansial).
"Penerima manfaat adalah pemerintah, masyarakat dan privat sector atau swasta," kata Achmad Wijaya pada Pengarusutamaan (Mainstreaming) Program Penurunan Emisi FCPF dan Sosialisasi Mekanisme Pembagian Manfaat Benefit Sharing Mechanisme (BSM)/Tingkat Provinsi dan Privat Sector di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Jumat (13/12/2019).
Khusus pemerintah lanjutnya, baik pusat, provinsi, kabupaten hingga desa memperoleh manfaat berupa monetary atau dana untuk operasional. Sedangkan masyarakat mendapat finansial (dana) dan program pemberdayaan/peningkatan kapasitas/pengentasan kemiskinan. "Terutama program mendukung adaptasi mitigasi perubahan iklim," ujarnya.
Sementara privat sector atau prusahaan memperoleh manfaat non monetary atau program/kegiatan. Berupa fasilitasi (kemudahan) sertifikasi dan resolusi konflik di wilayah konsesi, peningkatan kapasitas dan Proper.
Proporsi untuk benefit non monetary bagi sektor swasta. Misalnya, perusahaan perkayuan (kehutanan). Maka, dananya berada di KPH dan dibuatkan menjadi program atau kegiatan bersama mitra (perusahaan).
Lain halnya perusahaan perkebunan, pertambangan maupun perikanan. Dananya ditempat di OPD terkait untuk dibuatkan program sesuai kebutuhan perusahaan. "Bisa saja fasilitasi pengembangan akses ke buyer (pembeli). Termasuk kemudahan mendapatkan perijinan," ungkap Wijaya.
Pengarusutamaan dan sosialisasi hari kedua dihadiri jajaran pemerintah provinsi dan privat sector serta mitra pembangunan
dari P3SEKPI, DDPI, Tim BSM, Pokja PKHB, GIZ Forclime, GIZ SCPOOP, UNDP Kalfor, TNC, WWF, GGGI, Yasiwa, Yayasan Ulin, KBCF, Solidaridad, Yayasan Bioma, Yayasan Bumi, Planete Urgence, APHI, GAPKI Kaltim, APBI.
Selain paparan pemateri dari Bappeda, Dinas Kominfo, DPMPD dan Dinas Kehutanan. Kegiatan diakhiri penandatanganan komitmen privat sector untuk mendukung program penurunan emisi melalui program FCPF Carbon Fund di Kaltim.(yans/her/humasprovkaltim)
22 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
29 Oktober 2019 Jam 11:08:50
Lingkungan Hidup
01 Oktober 2020 Jam 22:06:11
Lingkungan Hidup
10 November 2019 Jam 22:35:36
Lingkungan Hidup
23 Januari 2020 Jam 08:47:03
Lingkungan Hidup
04 Juli 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
02 April 2023 Jam 17:47:35
Agama
02 April 2023 Jam 17:46:42
Wakil Gubernur Kaltim
02 April 2023 Jam 17:41:01
Ibu Kota Negara
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
10 November 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
19 Desember 2018 Jam 20:46:31
Sosialisasi Masyarakat
14 November 2020 Jam 12:16:53
Dekranasda
20 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Juli 2022 Jam 21:41:25
Gubernur Kaltim