Beri Kuliah Umum Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, Isran Tegaskan Areal IKN Tak Ganggu Lahan Masyarakat

17 Desember 2022 Jam 22:22:15 Cinthia Gubernur Kaltim 225 kali

Foto Arief Murtadha / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor didaulat menyampaikan kuliah umum secara virtual pada Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan tema “Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam menyongsong Ibu Kota Negara (IKN)”, Jumat (16/12/2022).

Pembukaan kuliah umum dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad Dr R Widya Setiabudi Sumadinata, yang dihadiri Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Prof Nandang Alamsah Deliarnoor, sejumlah guru besar, mahasiswa program sarjana, magister dan doktoral hingga alumni FISIP Unpad.

Pada diskusi yang dipandu Dosen FISIP Unpad Novie Indrawati Sagita, Gubernur Isran Noor menyampaikan kondisi umum Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan luasan wilayah terbesar ketiga di Indonesia, dengan keberagaman agama, suku, budaya dan adat istiadat, yang mampu hidup berdampingan secara rukun dan damai, sehingga Kaltim kerap kali disebut sebagai miniatur Indonesia.

Tidak hanya itu, lanjut Isran, letak geografis Kaltim yang berada di tengah-tengah Indonesia, serta termasuk daerah yang relatif aman dari gempa bumi, menjadikan Kaltim dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat.

“Pemindahan ibu kota negara (IKN) ini ada yang beranggapan terlalu cepat, tetapi menurut saya sangat terlambat. Dimulai dari Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Selanjutnya Presiden Soeharto yang ingin memindahkan Jakarta ke Jonggol. Kemudian, Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Jonggol Selatan. Dan akhirnya Pak Jokowi yang memindahkan ke Kaltim. Ini bukan sekadar mengalihkan dan memindahkan permasalahan, tetapi bagaimana membangun sebuah ibu kota negara untuk bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia,” urai Isran Noor.

Terkait lahan, Isran menegaskan semua areal ibu kota negara yang dibangun itu adalah areal hutan produksi bukan hutan alam atau hutan adat.

"Tidak ada namanya mengganggu lahan atau areal masyarakat yang sudah bermukim di sana. Saya sampaikan ini, tidak ada mengganggu milik masyarakat atau berbenturan dengan adat istiadat," tegas Isran Noor menjawab pertanyaan seorang mahasiswa.

Ketua Umum APPSI ini pun menjawab pertanyaan mahasiswa terkait kesiapan Kaltim sebagai daerah penyangga IKN yang bernama Nusantara itu nantinya. Dimana, Pemprov Kaltim telah meluncurkan program Beasiswa Kaltim Tuntas bagi putra-putri Benua Etam, dan selama empat tahun terakhir ini telah dikucurkan dana sebesar Rp700 miliar lebih untuk 120 ribu pelajar dan mahasiswa yang merupakan putera-puteri daerah.

"Semua kementerian/lembaga terkait sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan IKN, untuk meningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan IKN, bahkan saat ini memerlukan tenaga kerja dari luar kawasan IKN," pungkas Isran. (her/sul/adpimprov kaltim)