SAMARINDA - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kaltim Fuad Asadin mengakui, masalah tenaga penyuluh di Kaltim masih menjadi persoalan, khususnya terkait pendistribusiannya akibat jumlahnya yang sangat terbatas.
Penyuluh yang ada sekarang kecenderungannya memilih daerah perkotaan, sementara saat ini para tenaga penyuluh dibutuhkan pada lokasi-lokasi tertentu misalnya pada daerah-daerah pertanian. Selain itu memerlukan biaya yang besar, para penyuluh juga banyak enggan ditempatkan di daerah-dearah pedesaan.
Persoalan lain adalah kualitas dan keterampilan para penyuluh yang dinilai masih terbatas. Padahal para petani membutuhkan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih.
"Jadi, selain jumlahnya yang masih kurang, tingkat kualifikasinya juga masih terbatas, sehingga perlu usaha untuk menata kembali. Peningkatan kualitas tenaga penyuluh juga harus ditingkatkan," kata Fuad Assadin.
Terkait hal tersebut pada tahun 2013 BKPP Kaltim sudah menyekolahkan 420 tenaga penyuluh melalui Beasiswa Kaltim Cemerlang di Unmul Samarinda. Direncanakan pada Juni mendatang, mereka sudah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga kalau semuanya sudah lulus, tentunya akan menjadi calon-calon penyuluh lapangan.
"Jumlah tenaga penyuluh yang disekolahkan meliputi untuk perikanan 140 orang, peternakan 140 orang, pertanian 140 orang. Sebelumnya BKPP juga sudah mendidik 50 orang untuk penyuluh kehutanan. Diharapkan para penyuluh tersebut nantinya bisa membantu menutup kekurangan tenaga penyuluh di Kaltim," ujarnya.
Bila melihat jumlah desa yang tersebar di Kaltim mencapai 1.020 desa. Kalau satu desa satu penyuluh tentu dibutuhkan 1.020 penyuluh. Tetapi tidak semua lokasi desa adalah daerah pertanian, sehingga jumlahnya berkurang dari jumlah desa yang ada dan sekarang penyuluh PNS yang ada lebih kurang 600 orang.
"Jadi kalau mau mewujudkan program satu desa satu penyuluh khususnya pada lokasi pertanian, diharapkan progres program yang ada bisa menjawab dan memberikan solusi dalam penanggulangan kekurangan tenaga penyuluh di Kaltim," harap Fuad Assadin. (mar/sul/hmsprov)
10 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13 September 2018 Jam 19:02:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 Juni 2020 Jam 20:37:55
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 Agustus 2018 Jam 19:19:57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
24 Juli 2021 Jam 08:41:22
Kegiatan Pemerintah
25 November 2022 Jam 21:08:21
MTQ
01 Desember 2021 Jam 22:41:23
Sosial
22 April 2022 Jam 22:54:20
Perhubungan
31 Januari 2020 Jam 08:41:25
Kehumasan