Orientasi Pemantapan Tupoksi BPD
SAMARINDA – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting, sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa.
"BPD diharapkan mampu menjadi lembaga yang mengendalikan berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan kepala desa, serta sebagai pengemban amanat dan pelaksanaan kebijakan didesa, sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim HM Jauhar Effendi, pada Orientasi Pemantapan Tupoksi BPD se Kaltim, di Samarinda (1/5).
Selain itu, BPD juga memilki kewenangan membentuk peraturan desa yang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat pada tingkat pemerintahan desa. Sedangkan kewenangan dengan produk hukum nantinya digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa terutama pada penyelenggaraan otonomi desa.
Dijelaskan, BPD juga memilki kewenangan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu, BPD memilki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa berdasarkan kebijakan yang tertuang pada peraturan desa maupun peraturan perundangan.
Sedangkan peran BPD pada penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara baik dan optimal tentu akan dapat dirasakan banyak manfaatnya.
"Secara fisik peran BPD akan menghasilkan berbagai kebijakan dan hasil pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat," ujarnya.
Salah satu contoh peran mensejahterakan masyarakat, yakni BPD bersama kepala desa merumuskan berbagai kebijakan serta mengalokasikan berbagai program dan kegiatan di desa sehingga terjadi perubahan kehidupan pada bidang ekonomi yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan secara non fisik, peran BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Terkait orientasi pemantapan tupoksi BPD se Kaltim, lanjut Jauhar, diharapkan para pelaku BPD mampu berperan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPD dengan baik. Karena untuk melaksanakan tugas, BPD dituntut dengan tanggung jawab dan jiwa pengabdian yang tinggi. Diharapkan juga peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang lingkup tupoksi yang dimiliki BPD.
"Orientasi ini juga sangat penting memberikan kepercayaan diri bagi BPD mengenai berbagai peran yang dilakukan, untuk selanjutnya turut serta pada penyelenggaraan pemerintahan desa, juga sesuai program Gubernur Awang Faroek Ishak yang bertekad mensejahterakan masyarakat perdesaan," ungkap Jauhar. (sar/hmsprov).
///Foto : H.M. Jauhar Effendi
05 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Juli 2019 Jam 22:57:27
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 September 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Agustus 2022 Jam 22:28:29
Gubernur Kaltim
17 Agustus 2022 Jam 22:22:02
Agenda Pemerintah
16 Agustus 2022 Jam 22:06:58
Kesehatan
16 Agustus 2022 Jam 22:03:26
Gubernur Kaltim
16 Agustus 2022 Jam 09:26:10
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
26 April 2022 Jam 23:03:25
Tokoh Inspirasi
28 Maret 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
10 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Juni 2018 Jam 21:02:11
Sosialisasi Masyarakat
17 Desember 2019 Jam 09:26:34
Kehumasan