Kalimantan Timur
BPJN 12 Tangani Jalan Kaltim dan Kaltara


 

SAMARINDA – Memudahkan validasi dan koordinasi penanganan jalan nasional di daerah, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) 12  yang berkedudukan di Balikpapan. Balai ini akan menangani ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim H Taufik Fauzi,  mengatakan selama ini pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah membentuk BPJN VII  di Banjarmasin. Lingkup kerja balai ini meliputi lima provinsi di Kalimantan yakni Kaltim dan Kaltara serta Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Barat (Kalbar).

“Kebijakan Menteri PUPR tadinya BPJN VII Banjarmasin dimekarkan dan saat ini sudah  berdiri BPJN 12 Balikpapan untuk menangani jalan nasional di Kaltim dan Kaltara,” katanya.

Saat ini ujar Taufik, pada dua provinsi ini terdapat jalan nasional sepanjang 1.710 kilometer (km) sedangkan jalan provinsi sekitar 1.612 km yang memerlukan perhatian dan penanganan intensif.

Karenanya, keberadaan BPJN 12 Balikpapan ini diharapkan mampu mempermudah koordinasi sekaligus penanganan dan validasi jalan-jalan nasional di Kaltim. Terlebih lanjutnya, pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan infrastruktur di daerah.

Menurut dia, sesuai komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak sejak awal memimpin Kaltim telah bertekad melakukan pembangunan infrastruktur guna memenuhi keperluan rakyat.

“Pembangunan infrastruktur sudah menjadi program prioritas Gubernur Kaltim dan sangat sesuai dengan semangat Presiden Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program strategis nasional,” jelas Taufik Fauzi.

Dia menambahkan BPJN 12 Balikpapan akan mampu mendorong percepatan pencapaian pembangunan infrastruktur di daerah melalui dukungan alokasi anggaran APBN maupun SDM profesional dalam penanganan jalan-jalan di Kaltim. (yans/sul/es/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation