SAMARINDA - Kegigihan Gubernur Awang Faroek Ishak memperjuangkan pembangunan jalan tol hingga Kota Bontang mendapat respon positif pemerintah pusat. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna yang ditemui Gubernur pekan lalu optimis jalur tol tersebut akan terwujud.
"Kepala BPJT sangat optimis karena Kaltim dinilai lebih kondusif untuk berinvestasi," kata Gubernur Awang Faroek menyebutkan hasil pertemuannya dengan Kepala BPJT awal pekan lalu di Jakarta.
Untuk rencana pembangunan jalan tol Samarinda - Bontang ini tambah Gubernur, saat ini masih menunggu penugasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada satu atau beberapa BUMN.
Diharapkan setelah penunjukan tersebut maka jalan tol yang akan terus bergerak ke wilayah utara Kaltim itu akan didanai dengan investasi dari BUMN yang ditunjuk.
Jalan tol Samarinda - Bontang akan dibangun sepanjang 94 km dengan total biaya diprediksi mencapai Rp9,1 triliun untuk kontruksi dan estimasi pembebasan lahan Rp1,1 triliun. Model pembiayaannya menggunakan pola public private partnership (PPP) seperti diinginkan Gubernur sehingga tidak mengganggu APBD maupun APBN.
"BPJT bahkan mengusulkan pembangunan jalan tol sebaiknya tersambung hingga Kawasan Ekonomi Khusus Maloy. Untuk itu, Dinas PU akan segera menyusun perencanaannya," kata Awang.
Jalan tol ini akan mempersingkat waktu tempuh dari Samarinda ke Bontang atau sebaliknya. Saat ini jarak Samarinda - Bontang adalah 122 km. Sedangkan jalur tol nantinya hanya sepanjang 94 km dengan konstruksi yang landai (rata). Waktu tempuh nantinya diperkirakan sekitar 1,5 jam, jauh lebih singkat dibanding waktu tempuh saat ini antara 2,5 jam hingga 3 jam.
Kehadiran jalan tol ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan Kaltim pada umumnya.
Sementara itu untuk Jembatan Tol Teluk Balikpapan (Nipah Nipah - Melawai), pihak pemrakarsa PT. Waskita Karya dan tim konsultan dari LAPI ITB saat ini sedang merampungkan inventarisasi aset Pertamina yang dilintasi jalan pendekat di area sisi Melawai di Balikpapan.
"Prinsipnya ketika semua dokumen lengkap maka pihak BPJT Kementerian PUPR siap melelangkan kegiatan investasi jembatan jalan tol tersebut," kata Gubernur Awang Faroek.
Jembatan yang direncanakan memiliki panjang 5,4 km dan lebar 33 meter itu akan dibangun juga tanpa pembiayaan APBN dan APBD. Jembatan Tol Teluk Balikpapan diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah wilayah selatan dengan pusat-pusat kawasan industri di Kaltim. Jalur ini akan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser bahkan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Balikpapan dan Samarinda.
"Jembatan ini akan terhubung dengan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda. Bahkan hingga Kota Bontang dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy di Kutai Timur," yakin Awang.
Saat kunjungan tersebut, Gubernur Awang Faroek didampingi Kepala Dinas PU Kaltim HM Taufik Fauzi, Kepala Biro Humas Tri Murti Rahayu dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kaltim Joko Setiono. (sul/humasprov)
01 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Juni 2019 Jam 22:34:39
Pembangunan
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 Oktober 2017 Jam 08:44:59
Kegiatan Silaturahmi
22 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
04 Agustus 2022 Jam 18:13:21
Ibu Kota Negara
19 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah