BPKP Kaltim Lakukan KISS dengan Stakeholders

26 Januari 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 977 kali

Wujudkan Pembangunan Kawasan Perbatasan

SAMARINDA - Koordinasi, Integrasi, Sinergitas dan Sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak/stakeholders menjadi kunci dari segala kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Untuk itu, KISS menjadi penting dan strategis demi terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"KISS sangat diperlukan agar semua rencana kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan di perbatasan yang tersebar di kementerian/lembaga menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun lebih terkoordinasi sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," kata Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan (BPKP) Kaltim Frederik Bid, belum lama ini.

Frederik menambahkan, selama ini banyak hal yang sudah direncanakan namun tidak terjadi. Terutama saat eksekusi di lapangan, dimana dalam perencanaan telah ditetapkan lokasinya dan alokasi anggarannya, namun tidak terealisasi.

"Hal ini sebenarnya sangat sederhana dan bisa diatasi jika KISS terlaksana dengan baik. Sebagai contoh rencana pembangunan jalan, jika koordinasi dan sinkronisasi berjalan dengan baik di setiap instansi pelaksana maka itu akan terealisasi dengan baik," ujarnya.

Menurut Frederik, ketersediaan infrastruktur menjadi masalah di perbatasan, apalagi akhir-akhir ini ada isu beberapa desa ingin bergabung ke Malaysia dan lagi-lagi karena permasalahan infrastruktur.

"Grand design sudah dibuat dan rencana aksi juga sudah dibuat baik oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan lainnya untuk pembangunan perbatasan. Kita harapkan bisa terlaksana tepat waktu dan ketika anggarannya turun, realisasinya benar-benar untuk wilayah perbatasan," jelasnya.

Frederik menekankan alokasi anggaran untuk perbatasan itu hendaknya benar-benar ditempatkan di wilayah-wilayah sesuai dengan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Karena tahun lalu setelah dipantau, ada alokasi anggaran perbatasan yang tidak tepat sasaran.

"Sebagai contoh, seharusnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan lebih memperhitungkan akses dan konektivitas antar desa, sehingga dapat membuka keterisoliran daerah," kata Frederik Bid. (mar/sul/hmsprov)

Berita Terkait