BPMPD Dorong Pembentukan BUMDes di Mahulu

07 Juni 2017 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1123 kali

HM Jauhar Effendi

SAMARINDA - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kaltim terus mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Kepala BPMPD Kaltim HM Jauhar Effendi menegaskan dari 10 kabupaten/kota yang belum sama sekali terbentuk BUMDesnya adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu upaya pembentukan terus dilakukan.

BUMDes kata Jauhar dibentuk untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

"Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan Bumdes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu kita harapkan dalam waktu dekat BUMDes di Mahulu bisa segera terbentuk, " kata Jauhar, Selasa (6/6).

Lebih spesifik lagi, pembentukan BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

"Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat," paparnya.

Ditambahkan, untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilewati. Perangkat desa harus melakukan inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa.

BUMDes bisa juga dibentuk atas inisiatif pemerintah kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah.

"Tahapannya meliputi membangun kesepakatan antara masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kemudian kepala desa mengusulkan kepada BPD agar mengadakan musyawarah desa dengan mengundang panitia pembentukan BUMDes," ujarnya.

Jauhar mengimbau kepada kabupaten/kota yang masih belum terbentuk BUMDesnya untuk segera dibentuk. Sementera yang sudah terbentuk kiranya dapat aktif bukan sekedar terbentuk saja, tetapi bisa aktif khususnya dalam menunjang perekonomian desa. Hal ini penting agar masyarakat desa lebih mandiri dan semakin sejahtera. (mar/sul/es/humasprov)