SAMARINDA - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim Made Ngurah Pariatna menyatakan, tahun ini BPN Kaltim siap memberikan sertifikat gratis untuk 18.700 bidang tanah.
Sertifikat tanah tersebut bermacam-macam, bukan hanya untuk program nasional (Prona), tetapi juga untuk restribusi tanah, petani, nelayan dan UKM. Bahkan, pada awal September ini, BPN Kaltim sudah bisa menyelesaikan 13.000 sertifikat.
“Sesuai kebijakan BPN Pusat, bukan hanya Prona saja yang diutamakan untuk membantu masyarakat untuk mendapat sertifikat tanah. Guna mendukung hal itu, masyarakat diminta untuk memberikan data, terkait pengurusan sertifikat tersebut,” kata Made Ngurah Pariatna usai Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional ke 53 di Halaman Kantor Kanwil BPN Kaltim, Selasa (24/9).
Melalui kebijakan Pemerintah Pusat, BPN Kaltim berkomitmen untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat ekonomi lemah agar memiliki sertifikat tanah yang sah dari pemerintah.
Program tersebut terus dilakukan dan setiap tahun realisasi pemberian sertifikat terus meningkat. Target BPN realisasi pembuatan sertifikat bidang tanah harus rampung akhir tahun ini.
“Apa yang kami lakukan juga dipantau oleh BPN Pusat dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk mengetahui apakah program-program ini berjalan atau tidak,” jelasnya. (jay/hmsprov)
21 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 April 2018 Jam 21:50:52
Pemerintahan
16 Desember 2020 Jam 23:05:32
Pemerintahan
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Maret 2018 Jam 19:52:09
Pemerintahan
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
29 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 September 2018 Jam 18:08:37
Pembangunan
31 Juli 2019 Jam 22:01:39
Kerjasama Pemerintahan