BPPD Kaltim Berharap Pemenuhan

04 April 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1135 kali

SAMARINDA - Untuk mewujudkan dan meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan, Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim telah menggelar Rapat Kooordinasi (Rakor) percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal dengan tema tingkatkan sinergitas program pembangunan melalui koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder dalam rangka implementasi pembangunan di kawasan perbatasan pedalaman dan daerah tertinggal.

Rakor yang di gelar di Ballroom Hotel Hakaya Balikpapan pada Kamis (31/3) lalu ini menghasilkan sejumlah rumusan strategis untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Adapun sejumlah rumusan itu diantaranya yakni perencanaan pembangunan di perbatasan Kaltim mengacu pada Lokasi Prioritas (Lokpri) yang telah di tentukan dan di sinkronisasikan program antara kementerian/lembaga dan antara SKPD sesuai Visi Misi dan Program Strategis Presiden & Wakil Presiden RI yang termuat secara khusus dalam Nawa Cita ke tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

"Hasil dari rakor yang akan kami bawa ke pemerintah pusat itu, kami meminta dalam menangani perbatasan itu perlu adanya perbaikan regulasi terkait kewenangan dan pelaksanaan program diwilayah perbatasan. Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Perbatasan maka di butuhkan infrastruktur yang memadai. Kami juga mengusulkan peningkatan anggaran program khusus pada wilayah perbatasan," kata Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid.

Mengenai usulan lainnya yang lebih penting, Frederik menambahkan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan jalan akses dan jalan pararel perbatasan dan pembangunan telekomunikasi di daerah blankspot perbatasan serta pembangunan logistic point di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti kemarau panjang juga menjadi hal yang lebih penting.

"Kami juga meminta dukungan jumlah armada untuk kapal patroli sebagai salah satu penunjang pengawasan di perbatasan laut negara di wilayah Kaltim dan dukungan armada penangkapan ikan bagi Nelayan di pulau kecil terluar," katanya.

Lebih lanjut, Frederik Bid mengatakan bahwa wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar di Kaltim memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar serta merupakan wilayah yang sangat srategis bagi pertahanan dan keamanan negara.

"Kami berharap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan yang bersifat dinamis dari waktu ke waktu dapat tercover secara maksimal," katanya. (rus/hmsprov)

Berita Terkait