Kalimantan Timur
BPPD Kaltim Berharap Permasalahan Layanan Kesehatan Diperbatasan Tuntas

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim akan terus melakukan koordinasi terkait pelayanan kesehataan di daerah-daerah terpencil dan perbatasan Kaltim yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian serius.

"BPPD Kaltim masih terus melakukan koordinasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan sehingga tercipta kuantitas dan kualitas kesehatan yang memadai di wilayah perbatasan terutama Kabupaten Mahakam Ulu," kata Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid pada Selasa (16/5).

Menurutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan tidak terlepas dari peningkatan jangkauan dan perluasan layanan kesehatan. Hal itu disebabkan karena penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di perbatasan seringkali mengalami hambatan karena sulitnya medan, kurangnya sarana transportasi, komunikasi serta adanya ketergantungan pada musim menjadikan biaya operasional pelayanan kesehatan menjadi sangat mahal.

"Salah satunya di Kampung Batu Majang Kecamatan Long Bagun. Di kampung tersebut untuk pelayanan kesehatannya hanya memiliki satu puskesmas pembantu (pustu) yang hanya memiliki tenaga paramedis satu bidan, satu perawat dan satu admin. Sementara untuk dokternya belum ada,” katanya.

Bahkan, tambah Frederik, sejumlah puskesmas yang terdapat di wilayah perbatasan masih saja ada yang mengeluhkan permasalahan BPJS maupun Askes.

“Ternyata masih ada Kartu Keluarga (KK) yang masih didominasi Kabupaten Kutai Barat, sehingga masyarakat belum bisa menggunakan Kartu Sehat yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, dari satu permasalahan yang ada serta permasalahan yang terdapat di desa lainnya yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu terkait pelayanan keseharan telah berkoordinasi baik dengan pemerintah kabupaten, SKPD terkait baik di lingkungan Pemprov Kaltim maupun Pemkab Mahulu serta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan dukungannya terkait pelayanan kesehatan.

"Kita berharap, permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mahulu bisa segera teratasi. Kami akan terus berupaya agar masalah ini bisa tuntas," katanya. (rus/sul/humasprov

Berita Terkait
Government Public Relation