SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim gelar rapat penyusunan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2016 bersama dengan sejumlah jajaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, Pemkab Berau dan Mahakam Ulu di Hotel Grand Sawit Samarinda pada Kamis (2/6).
Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid menyampaikan bahwa permasalahan pembangunan kawasan perbatasan masih terus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, dalam pengembangan kawasan perbatasan lebih cenderung ke arah keamanan dibandingkan ke arah pembangunan.
"Salah satu solusi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar adalah melalui program pengelolaan dana dekonsentrasi APBN dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI untuk melaksanakan program monitoring dan evaluasi. Program itu diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan baik yang berada di daratan maupun di pulau-pulau kecil terluar," katanya.
Diakuinya, bahwa terkait perbatasan sudah ada suatu kebijakan yang menjadi prioritas dalam pembangunan. Kebijakan prioritas itu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan, perluasan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar wilayah, ketersediaan transportasi dan telekomunikasi dan kebijakan prioritas lainnya.
"Jadi, dari kebijakan prioritas tersebut, perlu ada strategi pembangunan perbatasan. Strategi itu diantaranya adalah menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi," katanya.
Frederik berharap, dalam rapat bersama dengan jajaran SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Pemkab Mahulu dan Berau ini terbangun sinkronisasi penyusunan rencana aksi program kegiatan APBN atau APBD 2016 dan juga dapat berimplikasi secara langsung kepada masyarakat khususnya yang berada di perbatasan.
"Kami berharap kebijakan program serta sistem pengelolaan anggaran khusus melalui dana dekonsentrasi APBN 2016 dapat disinergikan sebagai upaya dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim," katanya. (rus/sul/humasprov)
28 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Mei 2019 Jam 23:03:18
Pemerintahan
31 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 September 2018 Jam 19:27:19
Pemerintahan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
28 September 2021 Jam 07:06:06
Kesehatan
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
08 Mei 2022 Jam 21:54:21
Kolom Minggu
26 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa