BPPD Kaltim Siap Perjuangkan Dana APBN masuk Wilayah Perbatasan

29 April 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Penanaman Modal 1014 kali

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim akan memperjuangkan usulan anggaran untuk wilayah perbatasan dan pulau terluar di Kaltim yang berasal dari APBN dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016, awal Mei mendatang.
Kepala BPPD Kaltim Frederic Bid didampingi Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha BPPD Kaltim Husaini menyampaikan bahwa sejumlah program dan kegiatan yang akan diperjuangkan oleh BPPD Kaltim terdiri dari bidang infrastruktur dan ekonomi di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pulau Maratua, Kabupaten Berau.
Untuk bidang infrastruktur diantaranya pembangunan Kantor Badan Pengelola Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu, pembangunan rumah dinas aparatur pemerintahan di Pulau Maratua dan sejumlah infrastruktur lain yang masuk dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim.
"Sedangkan untuk bidang ekonomi, kami akan memperjuangkan usulan kegiatan pembinaan dan pelatihan komoditi unggulan di Maratua dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan membangun desa kreatif di Kabupaten Mahulu," katanya.
Mengenai besaran anggaran yang diusulkan, untuk bidang infrastruktur sebesar Rp6 miliar dan bidang ekonomi sebesar Rp2,3 miliar. Jumlah itu belum termasuk dalam usulan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terkait pembangunan wilayah perbatasan dan pulau terluar di Kaltim.
"Kami berharap akan dapat lebih banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan perbatasan dan terluar di Kaltim. Kami akan terus melakukan koordinasi dengan SKPD terkait baik dari lingkungan Pemprov Kaltim maupun Pemkab Mahulu dan Berau,"
Husaini menegaskan, pihaknya akan terus berjuang demi terwujudnya program nawacita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (rus/sul/humasprov

Berita Terkait