Kalimantan Timur
BPPD Kaltim Usul Percepatan Pembangunan Perbatasan Dalam RKPD Kaltim 2017

SAMARINDA - Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid menyampaikan bahwa BPPD Kaltim telah mengusulkan sejumlah program dan kegiatan saat konsultasi publik yang merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim tahun 2017 oleh Bappeda Kaltim di Hotel Mesra beberapa waktu lalu.

"Saya pastinya menyampaikan usulan yang sangat penting diwilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu. Saya usulkan agar industri hilir harus terpadu dan terintegrasi dengan pasar dan juga harus bersertifikasi. bukan itu saja, Kami juga usulkan terkait pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat diwilayah perbatasan," kata Frederik.

Menurut Frederik, Membangun industri hilir diperlukan lahan, pabrik, produk dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan bagaimana menciptakan pasar. Apalagi, Kabupaten Mahakam Ulu telah memiliki hasil perkebunan unggulan yaitu kakao.

“Kualitas kakao Mahakam Ulu adalah terbaik nasional. Tapi, amat disayangkan jika kualitas Kakaonya belum disertifikasi sehingga penjualannya masih terbatas di dalam negeri. Padahal, pasar telah tersedia di Austria dan siap menerima dengan syarat sertifikasi itu,” ujarnya.

Mengenai infrastruktur dasar yang diusulkan, Frederik menambahkan, bahwa diwilayah perbatasan khususnya Mahulu ini listriknya masih minim, jaringan konumikasi juga masih ada sejumlah titik mengalami blankspot. Jalan darat dari dari Kabupaten Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu yang masih terdapat sejumlah titik yang masih pada tahap pembukaan jalan berupa jalan tanah serta belum tersedia jembatan dan gorong-gorong.

"Yang jelas, kami berharap usulan yang kami sampaikan ini bisa terlaksana dan terwujud agar program percepatan pembangunan perbatasan di wilayah Kaltim bisa terealisasi," katanya. (rus/hmsprov)

Berita Terkait
Gede Yusa Staf Ahli
Gede Yusa Staf Ahli

25 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan

2014 Kaltim Bangun 32 UPK
2014 Kaltim Bangun 32 UPK

12 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan

Government Public Relation