BPPKB Bina CatinAntisipasi Tinggi Angka Perceraian

30 Desember 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1025 kali

SAMARINDA – Tingginya angka perceraian bahkan diindikasikan setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim tingkatkan pembinaan bagi calon pengantin (catin) di kabupaten/kota.
“Kita terus meningkatkan upaya antisipasi terhadap meningkatnya angka perceraian di masyarakat. Diantaranya, pembinaan bagi catin di kabupaten/kota sekaligus upaya membentuk keluarga harmonis dan bahagia,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih didampingi Kepala Bidang KBKS Sihabudin, Jumat (27/12).
Setiap kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota terdapat minimal 50 pasangan catin yang diberikan pembinaan. Diharapkan, terbentuk keluarga sakinah dan harmonis serta memiliki kesiapan mental dalam memulai kehidupan berumah tangga.
Diakuinya, permasalahan yang berujung pada kasus-kasus perceraian yang terjadi di masyarakat khususnya pasangan muda disebabkan berbagai faktor. Diantaranya, ketidaksiapan mental atau kejiwaan dalam mengarungi kehidupan baru dalam satu ikatan pernikahan.Selain itu, permasalahan ekonomi atau tidak tercukupinya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.
“Masalah kematangan jiwa dalam kehidupan berumah tangga selain ekonomi dan kurang wawasan berakibat perceraian pasangan muda,” jelasnya.
Padahal ujar Ardiningsih, melalui pernikahan itu diharapkan terbentuk insan-insan berkualitas di masa mendatang. Sementara perceraian itu mengakibatkan kesengsaraan bagi anak dan kaum perempuan bahkan berimbas pada terciptanya kemiskinan di masyarakat.
“Pembinaan bagi catin di kabupaten/kota merupakan bagian implementasi program prioritas Gubernur Awang Faroek untuk menciptakan generasi yang berkualitas serta berakhlak mulia serta terhapuskannya kemiskinan di Kaltim,” ungkap Ardiningsih.
Dalam melaksanakan pembinaan bagi calon pengantin di berbagai daerah tersebut BPPKB Kaltim bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama dan SKPD terkait di lingkup kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara.(yans/hmsprov)