SAMARINDA – Hingga saat ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim terus melakukan advokasi sekaligus sosialisasi kepada para bupati, anggota legislatif, tokoh lembaga dan masyarakat guna menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Target kita tujuh daerah terus diupayakan dilakukan kegiatan advokasi bagi kepala daerah dan anggota legislatif, tokoh agama dan masyarakat guna pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hardiana Muryani, Kamis (3/10).
Adapun tujuh daerah yang dilakukan kegiatan advokasi hingga kedepannya nanti yakni Kabupaten Nunukan dan Malinau, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur serta Kabupaten Tana Tidung dan Bontang.
Sebab, selama ini sudah tujuh daerah yang telah ditetapkan sebagai Pengembang Kabupaten/Kota Layak Anak. Yakni, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Samarinda, Balikpapan dan Berau serta Bulungan, Tarakan dan Kabupaten Paser.
Diakui, selama masih terdapat salah pemahaman untuk pengembangan KLA diperlukan dana yang besar. Padahal, yang dilakukan hanyalah penyatuan persepsi antara dunia usaha serta pemerintah dan legislatif untuk memikirkan pembangunan yang berpihak pada anak.
Sehingga, melalui gugus tugas yang dibentuk untuk KLA berada di instansi pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Pada setiap daerah memiliki gugus tugas KLA yakni Bappeda yang berwenang untuk memimpin gugus tugas bersama BPPKB. Sebab, Bappeda adalah bagian dari penyusunan perencanaan setiap jaringan pembangunan,” jelasnya.
Dalam hal ini Bappeda dan BPPKB didukung anggota yakni instansi pemerintah terkait diantaranya dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta dinas/instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan anak.
“Harapan kita melalui kegatan advokasi ini mendapat respon positif oleh para kepala daerah maupun lembaga legislatif, khususnya dalam upaya mewujudkan Kaltim sebagai Provinsi Pengembang KLA sekaligus mendukung program pemerintah pusat secar nasional menuju Indonesia Layak Anak (Idola) 2014,” harapnya.(yans/hmsprov)
11 Mei 2018 Jam 19:37:08
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
06 Desember 2019 Jam 17:08:35
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 Juni 2020 Jam 18:09:48
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08 Agustus 2019 Jam 22:45:49
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 September 2020 Jam 10:24:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 Maret 2023 Jam 14:43:18
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:38:50
Pembangunan
26 Maret 2023 Jam 14:31:54
Gubernur Kaltim
26 Maret 2023 Jam 14:19:03
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:03:12
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
04 Maret 2014 Jam 00:00:00
Peternakan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Desember 2021 Jam 21:37:03
Berita Acara
04 November 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan