BPPKB Latih Petugas Pendamping Tindak Kekerasan

23 Februari 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1081 kali

BPPKB Latih Petugas Pendamping Tindak Kekerasan

SAMARINDA – Terhitung 30 pendamping perempuan dan anak korban kekerasan mengikuti pelatihan yang digelar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim. Pelatihan digelar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas pendamping.

Pemprov Kaltim melalui instansi terkait menurut Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih, mengembangkan berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan diantaranya kegiatan perlindungan perempuan dan anak.

“Perlindungan perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan dalam masyarakat tidak hanya tanggungjawab pemerintah namun dibutuhkan peran semua pihak,” kata Ardiningsih pada pelatihan pendamping perempuan dan anak korban kekerasan di BPPKB Kaltim, Selasa (17/2).

Dia menjelaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindak pidana terhadap kemanusiaan yang saat ini semakin mengkhawatirkan dapat berakibat mengancam masa depan korban yang didominasi kaum perempuan dan anak.

Ardiningsih mengakui saat ini masih kurang pemahaman dan kesadaran masyarakat secara umum terhadap tindak kekerasan yang sudah jelas merupakan pelanggaran hukum padahal pencegahan dan antisipasi terhadap kasus ini menjadi tangungjawab bersama termasuk masyarakat.

“Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan juga melindungi dan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak harus terus dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda dan masyarakat,” ungkap Ardiningsih.

Pelatihan selama dua hari itu diikuti petugas pendamping dari Direktorat Resor Kriminal Umum Polda Kaltim, kejaksaan, pengadilan, kementerian agama, UPTD Panti Sosial Karya Wanita dan UPTD Panti Sosial Anak Harapan Dinsos Kaltim, Badan/Kantor PPB dan KB kabupaten dan kota, P2TP2A provinsi dan kabupaten/kota, unit UPPA kepolisian kabupaten/kota. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait