Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kaltim 2023 Sa'bani Penting Memperoleh Masukan dan Saran

26 Januari 2022 Jam 17:14:17 Cinthia Informasi dan Komunikasi 659 kali

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim H Isran Noor diwakili Sekda Provinsi Kaltim HM Sa'bani membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim tahun 2023 dengan tema penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang berdaulat yang dilaksanakan secara ofline dan online di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (26/1/2022).

Sa'bani mengatakan forum konsultasi publik yang dilaksanakan Bappeda Kaltim, bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran guna penyempurnaan pada Ranwal RKPD Kaltim tahun 2023. Dan sangat penting dan strategis, karena menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Permendagri Nomor 70 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

"Konsultasi publik ini merupakan agenda penting dalam setiap tahap proses perencanaan, merupakan salah satu pendekatan perencanaan partisipatif, guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan berupa masukan dan saran dari seluruh unsur pemangku kepentingan," kata Sa'bani.

Sa'bani menambahkan, tantangan dan peluang pembangunan Kaltim di masa depan semakin berat dan kompetitif. Terlebih telah disahkannya Undang-Undang IKN.

"Untuk itu diharapkan pembangunan IKN baru akan menjadi lokomotif baru bagi pemerataan pembangunan khususnya di Kaltim, Kalimantan dan daerah di wilayah timur di Indonesia," tandasnya.

Sa'bani mengatakan dinamika pembangunan beberapa tahun terakhir cukup dinamis, banyak hal yang mempengaruhi kemajuan dan halangan yang terjadi, bukan saja karena pandemi Covid-19, tapi adanya beberapa faktor lain, seperti perang dagang pada dunia internasional, penyesuaian kebijakan ekonomi hijau, dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti eskpor batu bara.

"Karenanya kita harus terus memperhatikan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang kita hadapi saat ini, perlu diselesaikan melalui kerja sama yang kuat dari berbagai pihak," ujarnya.

Sa'bani juga menyampaikan, arah kebijakan ekonomi pada tahun 2023, termasuk meningkatkan iklim investasi daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan belanja konsumsi rumah tangga perdagangan antarwilayah, dan meningkatkan surplus bidang perdagangan.

"Perlu saya ingatkan kembali pentingnya penguatan pendanaan pembangunan melalui strategi dan inovasi pendanaan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan sumber dana APBD, tetapi juga perlu mendorong peran swasta, APBN, dan DAK," tegas Sa'bani.

Tampak hadir Ketua DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas, yang diwakili Direktur Regional II. Kepala OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltim, kepala instansi vertikal, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, ketua dan anggota TGUP3 Kaltim, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim. Para akademisi, asosiasi profesi NGO/mitra pemerintah serta undangan lainnya. (mar/sul/adpimprov kaltim)