Kalimantan Timur
Buka Rakerda Evaluasi Kinerja 2022 dan Penyusunan Rencana Aksi BPN 2023. Gubernur Isran Puji Capaian Kinerja BPN Sudah Bagus

Foto Yuvita Indrasari / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA – Kantor Wilayah BPN Kaltimtara menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan penyusunan rencana aksi BPN Kaltimtara tahun 2023, Kamis (15/12/2022). Rapat dibuka secara resmi dibuka oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor di Ballroom Hotel Mercure Samarinda.

 

Rapat ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim, bukan hanya dari segi kuantitatif namun juga segi kualitatif serta untuk menyamakan persepsi tingkat kualitas pelayanan pada setiap satuan kerja di Provinsi Kaltim

 

“Capaian kinerjanya sudah bagus mencapai 80 persen bahkan bisa mencapai 90 persen, teruslah pertahankan dan dapat ditingkatkan terus sehingga pelayanan BPN dapat secara maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedangkan berbagai permasalahan tanah yang muncul juga harus dapat kita selesaikan dengan solusi yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pesan Gubernur Isran Noor.

 

Dalam Rekerda BPN Kaltimtara, mantan bupati Kutai Timur itu berharap Rakerda BPN Kaltimtara ini dapat berjalan lancar dan bisa menyusun rencana aksi 2023 yang realistis.

 

“Kegiatan Rakerda BPN ini sangat penting dan strategis, guna mengevaluasi berbagai capaian kinerja, penyelesaian permasalahan tanah dan identifikasi persoalan tanah di Kaltim yang dilaksanakan oleh BPN Kaltim pada tahun 2022 ini dan menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan tahun depan,” tandasnya.

 

Isran Noor berharap ke depan jajaran BPN Kaltim dapat bersinergi dan bekerja keras dalam menyelesaikan dan mengidentifikasi permasalahan tanah di Kaltim dan IKN sehingga alur pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sukses.

 

Kepala Kantor Wilayah BPN Kaltimtara Asnaedi memaparkan berbagai capaian yang telah dilaksanakan BPN, baik di Provinsi Kaltim maupun Kalimantan Utara, termasuk pengadaan tanah untuk IKN.

 

“Alahmdulillah, untuk IPAL dan SPAM sudah tinggal pembayaran, dan insyaallah Desember ini sudah selesai pembayarannya. Mungkin di tahun berikutnya di tol dan KIPP, karena ada beberapa bidang yang masih kita usahakan untuk identivikasi dan inventarisasi,” kata Asnaedi. (mar/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation