Buka Rakor Kepegawaian, Meiliana Mengakui Kritik atau Keluhan Sangat Diperlukan

25 Maret 2019 Jam 18:20:33 Humas Prov. Kaltim Rapat Koordinasi Pemerintah 1429 kali

Rakor Kepegawaian (Dea/humasprovkaltim)

Terutama Upaya Perbaikan Pelayanan Kepada Masyarakat

BALIKPAPAN – Peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kaltim. Karena saat ini masih ada keluhan masyarakat yang dapat menimbulkan citra kurang baik bagi aparatur pemerintah. Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kaltim Tahun 2019 di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Senin (25/03/2019).

“Perlu ada pengukuran indeks kepuasan masyarakat maupun indeks professional ASN. Sehingga diketahui apa saja harapan dan kebutuhan masyarakat. Jika ada kritikan atau keluhan masyarakat itu hal yang diperlukan. Bukan ditakuti atau dihindari. Terutama dalam upaya perbaikan pelayanan bagi masyarakat,” kata Meiliana.

Rakor Kepegawaian kali ini mengangkat tema “Melalui Rapat Koordinasi Kepegawaian Kita Wujudkan ASN yang Netral, Profesional, Berintegritas dan Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat. Meiliana menjelaskan empat materi utama yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yakni manajemen kepegawaian, netralitas dan kode etik ASN, indeks profesionalitas ASN dan PNS terlibat tipikor.

“Empat hal itu memang aktual. Disaat kita terus berjuang dan berupaya menciptakan ASN yang kompeten, andal dan berkualitas guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Tidak ada lagi ASN yang tidak disiplin, terlibat KKN, politik praktis, narkoba dan kriminal yang berujung pada pemecatan dan sanksi hukum,” jelasnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Meiliana, fokus pada pembangunan SDM aparatur atau ASN yang smart. Berorientasi pada profesi berdasarkan sistem merit. Yakni kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. “Permasalahan harus selalu dievaluasi secara berkala sehingga dapat rekomendasi pemecahan secara komprehensif,” ucapnya.

Rakor ini diikuti 320 peserta dari OPD lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten dan kota. Tampak Kepala BKN Dr Bima Haria Wibisana, Komisioner Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, Direktur Pengawasan dan Pengendalian BKN Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Dr Aswin Eka Adhi. (dea/her/yans/fat/humasprovkaltim)