Terutama Upaya Perbaikan Pelayanan Kepada Masyarakat
BALIKPAPAN – Peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian serius bagi Pemprov Kaltim. Karena saat ini masih ada keluhan masyarakat yang dapat menimbulkan citra kurang baik bagi aparatur pemerintah. Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kaltim Tahun 2019 di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Senin (25/03/2019).
“Perlu ada pengukuran indeks kepuasan masyarakat maupun indeks professional ASN. Sehingga diketahui apa saja harapan dan kebutuhan masyarakat. Jika ada kritikan atau keluhan masyarakat itu hal yang diperlukan. Bukan ditakuti atau dihindari. Terutama dalam upaya perbaikan pelayanan bagi masyarakat,” kata Meiliana.
Rakor Kepegawaian kali ini mengangkat tema “Melalui Rapat Koordinasi Kepegawaian Kita Wujudkan ASN yang Netral, Profesional, Berintegritas dan Berani Untuk Kaltim Yang Berdaulat. Meiliana menjelaskan empat materi utama yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yakni manajemen kepegawaian, netralitas dan kode etik ASN, indeks profesionalitas ASN dan PNS terlibat tipikor.
“Empat hal itu memang aktual. Disaat kita terus berjuang dan berupaya menciptakan ASN yang kompeten, andal dan berkualitas guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Tidak ada lagi ASN yang tidak disiplin, terlibat KKN, politik praktis, narkoba dan kriminal yang berujung pada pemecatan dan sanksi hukum,” jelasnya.
Pemprov Kaltim, lanjut Meiliana, fokus pada pembangunan SDM aparatur atau ASN yang smart. Berorientasi pada profesi berdasarkan sistem merit. Yakni kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. “Permasalahan harus selalu dievaluasi secara berkala sehingga dapat rekomendasi pemecahan secara komprehensif,” ucapnya.
Rakor ini diikuti 320 peserta dari OPD lingkup Pemprov Kaltim serta kabupaten dan kota. Tampak Kepala BKN Dr Bima Haria Wibisana, Komisioner Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto, Direktur Pengawasan dan Pengendalian BKN Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Dr Aswin Eka Adhi. (dea/her/yans/fat/humasprovkaltim)
22 Maret 2022 Jam 20:35:47
Rapat Koordinasi Pemerintah
25 Juni 2019 Jam 18:02:58
Rapat Koordinasi Pemerintah
22 Agustus 2022 Jam 05:54:57
Rapat Koordinasi Pemerintah
19 November 2022 Jam 06:20:38
Rapat Koordinasi Pemerintah
28 Mei 2021 Jam 21:40:49
Rapat Koordinasi Pemerintah
30 Oktober 2019 Jam 09:05:30
Rapat Koordinasi Pemerintah
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
01 Desember 2021 Jam 09:07:33
Pemerintahan
21 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 September 2019 Jam 20:38:27
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan