SAMARINDA - Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana yang efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga tujuan pemerintahan melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Inovasi Desa dapat memberikan inovasi. Supaya dana desa efektif, efisien dan memiliki multiplier effect sehingga pemanfaatan tepat sasaran bagi pembangunan masyarakat desa.
"Rakor ini momentum menilai berhasil atau tidaknya program desa. Pemerintah mengharapkan para pendamping membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa," kata Hadi Mulyadi saat membuka Rakor Program Inovasi Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim di Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (8/4/2019).
Hadi Mulyadi mengatakan Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada DPMPD yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan rakor, sehingga program-program dana desa langsung dirasakan dampaknya masyarakat.
"Kita ingin kegiatan ini bukan acara formalitas tetapi benar-benar terimplementasi dalam inovasi-inovasi program pembangunan di pedesaan. Tentu setiap desa berbeda-beda inovasinya sesuai kebutuhan, potensi dan karakter. Hal itu akan selalu dikontrol DPMPD agar benar-benar tepat sasaran," kata Hadi Mulyadi.
Sementara Kepala DPMPD Kaltim Jauhar Efendi mengatakan pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi terus berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa.
"Program ini salah satu upaya Kemendes meningkatkan kualitas penggunaan dana desa. Terutama meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing," ujarnya.
Adapun tujuan rakor lanjut Jauhar, bagaimana membuat perencanaan yang efektif dan efisien mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Kemudian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan seluruh tahapan program dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).
"Kita melakukan review terhadap pelaksanaan P3MD dan program inovasi desa di tahun 2018. Termasuk bagaimana mereplikasi inovasi desa dalam perencanaan, penganggaran desa serta menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program 2019," kata Jauhar Efendi. (mar/her/yans/humasprovkaltim)
12 April 2018 Jam 20:10:09
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15 Juni 2017 Jam 13:54:24
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 April 2018 Jam 20:01:31
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Februari 2020 Jam 09:51:04
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Juni 2022 Jam 20:10:59
Wakil Gubernur Kaltim
13 Maret 2013 Jam 00:00:00
Prestasi
05 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Desember 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia