Buka Sosialisasi dan Konsultasi Kegiatan FPIC, Nazrin Tegaskan Kepala Adat Ujung Tombak Turunkan Emisi

14 Mei 2019 Jam 09:40:35 Humas Prov. Kaltim Sosialisasi Masyarakat 1130 kali

Sosialisasi dan Konsultasi Kegiatan FPIC (seno/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim H Nazrin menganggap masyarakat desa dan kepala adat merupakan ujung tombok dalam program penurunan emisi karbon dengan tetap menjaga kelestarian hutan di wilayah Kaltim.

Hal itu diungkapkan Nazrin saat membuka Sosialisasi dan Konsultasi kegiatan free, prior and informed consent (FPIC) atau Padiatapa Kampung Iklim+ dalam rangka program forest carbon partnership facilities (FCPF)- Carbon Fund tingkat provinsi dan masyarakat desa dan adat di Kaltim di Hotel Salyca Mulia Samarinda, Selasa (14/5/2019).

"Masyarakat desa dan kepala adat merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan paru-paru bumi ini. Sebab atas dukungan dan partisipasi mereka maka pelaksanaan program penurunan emisi karbon berjalan baik. Khususnya selalu menjaga kelestarian hutan di wilahnya," kata Nazrin .

Nazrin mengharapkan sosialisasi dan konsultasi bisa dimanfaatkan peserta dengan sebaik-baiknya agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait progran penurunan emisi dan tidak malu bertanya pada nara sumber.
Karena program penurunan emisi akan menjawab deforestasi dan degradasi hutan.

"Selain itu, sosialisasi dan konsultasi kiranya tidak sebatas hari ini saja. Tetapi terus berlanjut dengan didampingi pemerintahan desa dan kecamatan. Terutama mendatangi desa-desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat maupun kepala adat dalam menyukseskan program penurunan emisi," tandas Nazrin.

Sementara Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Daddy Ruhiyat mengatakan Kaltim telah bertekad menjadi provinsi hijau. Hal ini ditandai dengan Deklarasi Kaltim Green sebagai upaya untuk mengantisipasi pemanasan global dan mitigasi perubahan iklim di Balikppan pada Desember 2009.

"Langkah-langkah yang diambil dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan hijau. Termasuk transformasi menuju ekonomi hijau dengan menyediakan dokumen strategis pembangunan rendah emisi," kata Daddy Ruhiyat. (mar/her/yans/humasprov kaltim)