SAMARINDA - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disiapkan agar menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat, terutama masyarakat di wilayah perdesaan.
UU Nomor 6/2016 tentang Desa memberikan payung hukum bagi BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.
“BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal, sehingga memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Jadi, BUMDes sangat berperan menjadi pilar ekonomi desa di masa akan datang,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim HM Jauhar Efendi, Jumat (11/11).
Dikatakan, pembentukan BUMDes sudah ada di sejumlah daerah tetapi dalam nama yang berbeda-beda, tapi memiliki prinsip dan tujuan yang sama, yakni ada yang menjalankan bisnis simpan pinjam keuangan mikro, ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.
BUMDes merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat atau kemitraan antara pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat.
“Melalui BUMDes diharapkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud, di mana melalui lembaga ini masyarakat dapat mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di daerah mereka termasuk teknologi tepat guna,” jelasnya. (jay/sul/es/humasprov)
09 April 2019 Jam 20:41:11
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
07 Juli 2020 Jam 22:09:53
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 September 2019 Jam 10:43:47
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 Juni 2022 Jam 07:19:18
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 Maret 2023 Jam 14:43:18
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:38:50
Pembangunan
26 Maret 2023 Jam 14:31:54
Gubernur Kaltim
26 Maret 2023 Jam 14:19:03
Agama
26 Maret 2023 Jam 14:03:12
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
06 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Januari 2020 Jam 15:21:57
Keamanan Kaltim
03 Juni 2019 Jam 23:34:43
Pemerintahan