Kalimantan Timur
BUMDes Payang Sejahtera Terima Sertifikat Badan Hukum dari Presiden


JAKARTA – Provinsi Kaltim menjadi salah satu dari tujuh provinsi perwakilan penerima sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Arena Rakornas BUMDes 2021, di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta, Senin (20/12/2021).

 

“Penerima sertifikat badan hukum adalah BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu dan BUMDes Bersinar, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Syirajudin yang mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor menghadiri penyerahan sertifikat badan hukum BUMDes dan Rakornas BUMDes 2021. 

 

Berdasarkan data laman Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdata lima BUMDes Kaltim yang terverifikasi untuk diterbitkan badan hukumnya. Dua di antaranya BUMDes yang sertifikatnya diserahkan Presiden Jokowi tersebut. 


Dia berharap ke depan semakin banyak BUMDes yang berbadan hukum, agar statusnya semakin kuat. Bisa setara dengan unit usaha lain seperti BUMN dan BUMD di skala desa.

 

"Saat ini dari 841 desa di Kaltim terdapat 778 BUMDes dengan 60 persen atau sebanyak 473 BUMDes berstatus aktif. Dari jumlah belum berbadan hukum dan diharap segera mendaftarkan pembentukan badan hukumnya ke laman Kemendes PDTT dengan memenuhi beberapa persyaratan ditetapkan," tegasnya.

 

Presiden dalam arahannya berpesan agar BUMDes harus segera berkembang dan menjadi daya dorong kemajuan ekonomi berskala desa. 

 

Seperti contoh yang dilakukan BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhasil menjalin kemitraan dengan perusahaan sawit dan perusahaan tambang batu bara. 

 

Kegiatan tersebut dihadiri tujuh gubernur dan perwakilan gubernur, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kaltim.(jay/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation