Bupati dan DPRD Mahulu Audiensi ke Gubernur

09 September 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1125 kali

Bahas Pemotongan Anggaran Daerah

SAMARINDA - Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat ternyata juga dirasakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang merupakan kabupaten termuda di Kaltim. Pemotongan anggaran sangat dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

Berbagai permasalahan itu disampaikan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh bersama jajaran Pemkab dan DPRD Kabupaten Mahulu saat melakukan audensi dengan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Kamis (8/9).

Kepada Bupati Mahulu dan rombongan, Gubernur Awang Faroek menjelaskan, dirinya sangat memahami kekhawatiran mereka. Namun apa yang terjadi saat ini merupakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dan gubernur tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pengecualian terhadap pemotongan anggaran tersebut. Pemotongan anggaran bahkan dilakukan untuk semua daerah di Indonesia.

"Saya mohon maaf, karena gubernur tidak dalam kapasitas yang bisa memberikan dispensasi secara khusus terkait dengan pemotongan anggaran ini," kata Gubernur Awang Faroek di ruang kerjanya.

Meski demikian, lanjut Awang Faroek, Kabupaten Mahulu akan tetap menjadi perhatian Pemprov Kaltim dan akan tetap berjuang. Untuk itu, maka pada 13 September mendatang Bupati Mahulu dan DPRD Mahulu akan diajak berjuang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk berjuang bersama mendapatkan anggaran infrastruktur tahun 2017.

"Pembangunan infrastruktur Kabupaten Mahulu sudah diusulkan ke pusat mulai Tering ke Ujoh Bilang, kemudian ke Long Bagun - Long Pahangai hingga ke Kecamatan Long Apari. Oleh karena itu kami mengajak Bupati Mahulu bersama DPRD Mahulu untuk bersama-sama memperjuangkan program infrastruktur kepada pemerintah pusat," ajak Gubernur.

Sebelumnya, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh didampingi Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan menyampaikan aspirasinya agar ada kebijakan gubernur terhadap pemotongan anggaran daerah sehingga bisa diberikan pengecualian kepada Kabupaten Mahulu.

Sebab sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru berumur 3 tahun, Kabupaten Mahulu memerlukan anggaran untuk melakukan program pembangunan khususnya infrastruktur jalan, jembatan maupun pembangunan sektor lainnya.

"Oleh karena itu, terkait dengan program pembangunan yang dilaksanakan tersebut tentu memerlukan anggaran yang cukup besar. Dengan kondisi sekarang ini diharapkan bantuan provinsi agar ada pengecualian. Kalau bisa, anggaran yang ada jangan dipotong lagi," pinta Bonifasius Belawan Geh. (mar/sul/humasprov)

Berita Terkait