Bupati Sri : Terima Kasih Gubernur

13 November 2021 Jam 11:44:42 Humas Prov. Kaltim Kebudayaan dan Pariwisata 846 kali

dok.biro adpim

LONDON - Bupati Berau Sri Juniarsih bersyukur bisa menjadi bagian dari delegasi Kaltim di COP 26 UNFCCC Glasgow. Dengan kepesertaan Berau dalam kegiatan internasional, Berau yang mengedepankan pembangunan kepariwisataan ramah lingkungan semakin dikenal.

“Saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Gubernur Kaltim, sehingga Berau dapat berbagi pengalaman dalam upaya pelestarian dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi di Berau dan juga inovasi dalam proses pemberian izin investasi yang berhubungan dengan penggunaan lahan,” kata Bupati Sri Juniarsih usai talk show bersama Gubernur Kaltim Isran Noor di Paviliun Indonesia, Jumat (12/11).

Tampil setelah Hairil - Kepala Desa Muara Siran Kukar, Abdul Agus Nuraini – Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam Muara Siran Kukar, serta Prof Dady Ruhiyat – Ketua Harian Daerah Dewan Perubahan Iklim Kaltim, orang nomor satu di Pemkab Berau lebih dahulu mengenalkan profil Berau. Setelah itu ia menjelaskan komitmen pelestarian dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi, kebijakan yang telah diputuskan dan tindakan nyata yang sudah dilakukan.

Di akhir paparannya, bupati perempuan pertama di Berau ini menerangkan inovasi aplikasi pratinjau sebuah aplikasi web yang membantu menunjukkan kesesuaian lahan untuk calon investor dan pemerintah daerah untuk pertimbangan pemberian izin.

Pemkab Berau ujar Bupati Sri, menyadari akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan terlibat aktif dalam Deklarasi Balikpapan di tahun 2017, dalam rangkaian acara pertemuan tahunan GCF Task Force.

“Komitmen kami selaras dengan rencana strategis Program Karbon Hutan Berau yaitu sebuah model pembangunan rendah emisi, berdasarkan pengelolaan sumber daya alam (termasuk hutan) yang berkelanjutan yang sudah dimulai sejak 2009,” ungkapnya seraya menambahkan di Berau teridentifikasi lahan yang harus dilindungi sekitar 83 ribu hektare. (sdn/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait