Bupati/Walikota Segera Tuntaskan P3D Terminal

14 Oktober 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Perhubungan 647 kali

SAMARINDA – Kepala daerah baik bupati maupun walikota diinstruksikan segera menuntaskan urusan personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen (P3D) terminal tipe B kepada Pemprov Kaltim.

Instruksi terkait menyelesaian P3D itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Budi Pranowo saat mewakili Gubernur Kaltim pada Seminar Sehari Lalu Lintas Angkutan Jalan di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (13/10).

Menurut dia, salah satu pembagian urusan antara pusat dengan daerah yaitu pengelolaan terminal tipe A dan Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor menjadi urusan pusat.

“Termasuk pengelolaan terminal tipe B menjadi urusan pemprov sehingga diinstruksikan para bupati/walikota menyelesaikan urusan P3D terminal tipe B ke Pemprov Kaltim,” katanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menekankan adanya pembagian urusan pusat dengan pemda (provinsi maupun kabupaten/kota).

Seiring dengan semangat Kaltim Maju 2018, pemprov telah berperan aktif dan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara.

Diantaranya, pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan, bandar udara perbatasan dan Bandara Samarinda Baru (BSB) dan pengembangan pelabuhan laut Maloy di Kutai Timur.

“Bahkan melalui Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Karingau kita diharapkan telah melakukan ekspor langsung (direct call) ke luar negeri,” ungkapnya.

Dia menambahkan pembangunan bidang transportasi ditujukkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antarwilayah.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kaltim H Salman Lumoindong mengemukakan seminar lalu lintas dalam rangka Hari Perhubungan Nasional sekaligus membangun sinergitas, kesepahaman dan persepsi pemangku kepentingan sektor perhubungan di Kaltim.

“Banyak masalah yang dihadapi daerah terkait implementasi penyerahan kewenangan pusat dengan daerah termasuk di bidang transportasi. Misalnya, kewenangan pengelolaan terminal dan bandara juga ijin trayek angkutan umum antarwilayah maupun pelayaran,” ujar Salman Lumoindong.

Seminar bertema Melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kita Tingkatkan Kinerja Sektor Transportasi di Kaltim diikuti 220 peserta dari jajaran dinas perhubungan bidang darat, laut dan udara provinsi maupun kabupaten dan kota serta kepolisian. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait