Cakupan Kepemilikan Akta Lahir Capai 66,59 persen

15 November 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Kependudukan dan Catatan Sipil 675 kali

SAMARINDA - Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada seluruh kabupaten dan kota di Kaltim hingga 28 Oktober 2016 sudah mencapai 66,59 persen dari target 77, 5 persen.

Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Dr Hj Meiliana saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlangsung di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin, (14/11).

Dikatakan dari cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, empat kabupaten/kota telah mencapai target nasional yakni Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, kepada kabupaten/kota yang belum mencapai target diharapkan dapat meningkatkan cakupan mereka.

"Sementara perekaman pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi wajib KTP-el di Kaltim hingga 28 Oktober 2016 sudah mencapai 93,8 persen," katanya.

Menindaklanjuti kekosongan blangko KTP-el yang terjadi di beberapa daerah di Kaltim, lanjut Meiliana, sesuai surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Nomor 471.13/1023/dukcapil tanggal 29 September 2016, Gubernur Kaltim menerbitkan Surat Edaran Nomor 470/4116/ Pem.Um.D tanggal 19 Oktober 2016 tentang Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-el.

"Surat edaran tersebut ditujukan kepada instansi yang melayani publik termasuk perbankan agar tetap melayani panduduk yang menggunakan surat pengganti keterangan KTP-el, karena surat keterangan berfungsi sama dengan KTP-el," ujar Meiliana.

Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kualitas penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil di Kaltim, kata Meiliana setiap tahunnya Pemprov Kaltim melakukan penilaian penyelenggaraan kependudukan kabupaten/kota, berupa pemberian panji keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan diserahkan pada HUT ke-60 tahun Provinsi Kaltim 9 Januari 2017. (mar/sul/es/humasprov)

Berita Terkait