SAMARINDA - Dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bankaltimtara terkait penyediaan alat monitoring transaksi usaha secara online (tapping box).
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan dengan adanya PKS pemasangan Tapping Box, bisa mengurangi potensi kebocoran pajak di beberapa sektor. Sebab alat tersebut berfungsi sebagai perekam setiap transaksi. Dan setiap transaksi itu ada pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah.
"Kita harap Tapping Box memanimalisir kebocoran pajak. Sebaliknya, mengoptimalkan pendapatan pajak dan lebih transparan," kata Hadi Mulyadi, beberapa waktu pada sosialisasi pencegahan korupsi optimalisasi penerimaan pajak daerah dilingkungan Pemprov Kaltim dan Kaltara di Balikpapan.
Selain itu, lanjut Hadi, penerapan Tapping Box guna mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Penggunaan perangkat ini juga sesuai dengan arahan dan saran KPK terhadap data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah.
"Penerapkan sistem Tapping Box pada subjek pajak tertentu dapat mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah," tandasnya.
Hadi Mulyadi mengimbau seluruh pengusaha agar menggunakan alat perekam transaksi yang terhubung dengan sistem perpajakan dan retribusi, sehingga menjadi pengontrol penerimaan pajak daerah. "Dengan penerapan Tapping Box, otomatis penerimaan daerah dapat terkontrol. Bisa dlmanfaatkan Bankaltimtara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta KPK, sehingga berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," kata Hadi Mulyadi.
Diketahui, Tapping box merupakan alat penangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales. Manfaatnya bagi wajib pajak terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Sedangkan bagi pemerintah berguna meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi dalam pemungutan pajak. (mar/her/yans/fat/humasprov kaltim)
13 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
21 September 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
12 Juli 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
23 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
10 Agustus 2019 Jam 21:23:07
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
27 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
11 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Kehutanan
17 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
03 Oktober 2022 Jam 06:01:29
Informasi dan Komunikasi
03 April 2018 Jam 21:23:59
Pembangunan
18 Mei 2021 Jam 10:20:11
BNN