Cegah Kemungkinan Bencana Sosial di Kaltim

11 Agustus 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Sosial 1670 kali

SAMARINDA – Pengembangan budaya dan penguatan kearifan lokal ternyata mampu meminimalisir bahkan mencegah terjadinya bencana sosial atau konflik sosial di lingkungan masyarakat, termasuk di Kaltim.

“Bencana itu ada dua yakni bencana alam dan sosial. Salah satu upaya atau cara meminimalisir bencana sosial atau konflik sosial itu dengan penguatan kearifan lokal,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setptov Kaltim H Bere Ali pada Silaturahmi Penguatan Akses Kearifan Lokal di Samarinda, Rabu (10/8).

Menurut dia, keareifan lokal dikenal sebagai nilai-nilai atau kebiasaan hidup (tradisi) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup kawasan tertentu. Dimana tradisi itu membuat kehidupan masyarakat setempat maupun pendatang menjadi hidup tenang dan damai serta semakin harmonis.

Namun, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan diindikasikan telah mampu mengikis local wisdom (kearifan lokal) yang telah berlaku dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Akibatnya ungkap Bere, kondisi tersebut diprediksikan secara perlahan namun pasti berimbas pada terjadinya bencana sosial atau konflik sosial di lingkup masyarakat itu.

“Inilah pentingnya kita kembali menguatkan budaya dan kearifan lokal. Selama itu memiliki nilai positif maka akan terus kita pertahankan,” jelas Bere Ali. Apalagi, hal itu sesuai semangat UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan semboyan lama “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung”.

Sementara itu Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ayi Hikmat mengemukakan silaturahmi sebagai upaya pemerintah untuk mengingatkan pentingnya masyarakat mempertahankan kearifan lokal.

“Silaturahmi ini upaya kita untuk mengingatkan kembali para tokoh dan pemerintah daerah kepada warganya mempertahankan kearifan lokal, sehingga keamanan dan kedamaian tetap terjaga,” ujar Ayi Himat.

Silaturahmi dilaksanakan tiga hari (9-11 Agustus) yang diikuti 40 peserta dari tokoh masyarakat maupun pemangku adat dan pejabat pemerintah serta ketua forum kabupaten dan kota se-Kaltim.(yans/es/humasprov).

Berita Terkait