Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terpadu kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/5/2021).
Rapat dihadiri Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, serta para gubernur se-Indonesia.
Rapat secara khusus membahas aplikasi yang disiapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bela Pengadaan.
Bela Pengadaan merupakan aplikasi yang disiapkan demi memudahkan UMKM menawarkan dan memasarkan produknya untuk mendukung kebutuhan pemerintah.
"Kaltim sudah ikut dalam sistem Bela Pengadaan ini. Hanya memang masih ada beberapa kendala teknis. Tapi semua akan segera kita atasi," kata Wagub Kaltim Hadi Mulyadi usai mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.
Kehadiran Bela Pengadaan secara langsung akan mengurangi transaksi pemerintah yang bersifat manual. Dengan begitu, harapannya potensi korupsi dan kolusi bisa dicegah.
"Kita akan inventarisasi masalahnya dulu, baru kita lapor Pak Gubernur. Kita akan undang semua OPD untuk mewajibkan belanja langsung dengan Bela Pengadaan, minimal 40 persen untuk produk UMKM," tambah Hadi Mulyadi.
Kendala teknis yang masih dihadapi dalam penerapan Bela Pengadaan di antaranya adalah terkait penggunaan kartu kredit dan seluruh pembayaran yang akan dilakukan secara nontunai.
Kendala lainnya adalah peningkatan kapasitas para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem ini agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah maupun masyarakat.
Ketua KPK Firli Bahuri mewanti-wanti agar belanja pemerintah tidak lagi menyeret pejabat dan aparatur negara dalam kasus hukum.
"Mohon maaf Pak, sudah ada beberapa kepala daerah yang melakukan itu dan sudah kita tangani," tegas Firli.
Sementara Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan lembaganya sudah menyiapkan sistem yang dibuat untuk membantu pelibatan UMKM, sekaligus mencegah terjadinya permainan dan korupsi.
"Aturan sudah ada, sistem sudah ada. Tolong gubernur perintahkan untuk melakukan perubahan itu. Perubahan mindset, bukan bekerja dengan pola lama, karena dari situ mereka bisa dapat sesuatu. Dengan Bela Pengadaan belanja jadi aman dan nyaman, kita tidak perlu was-was, dan selalu termonitor oleh gubernur," jelas Roni.(sul/humasprov kaltim)
23 September 2021 Jam 13:10:34
Berita Acara
04 September 2021 Jam 21:28:01
Berita Acara
02 Juli 2020 Jam 13:05:01
Berita Acara
25 Mei 2021 Jam 23:51:07
Berita Acara
15 Juni 2020 Jam 15:56:09
Berita Acara
13 Maret 2020 Jam 09:01:49
Berita Acara
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
20 Oktober 2019 Jam 20:50:30
Sosial
16 Oktober 2022 Jam 20:17:13
Gubernur Kaltim
27 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 April 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
26 September 2019 Jam 10:43:47
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa