Cegah Pembantaian Orangutan, Penghentian Izin Baru Berbasis Lahan Diperlukan

25 Februari 2018 Jam 19:05:40 Humas Prov. Kaltim Lingkungan Hidup 1124 kali

Riza Indra Riadi

SAMARINDA - Sesuai penelitian tim peneliti Maria Voigt dari Institut Antropologi Evolusioner Max Planck di Jerman, mengungkapkan sejak 1999 hingga sekarang, lebih dari 100 ribu orangutan terancam punah dan terbunuh di pulau Kalimantan, termasuk di Kaltim.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Riza Indra Riadi menegaskan jika itu benar terjadi, berarti pakan untuk orangutan yang tersedia di hutan-hutan sudah sangat kurang dan mereka mulai turun ke kebun-kebun dan pemukiman masyarakat untuk mencari makan. "Karena itu, terjadilah konflik dengan manusia. Berkurangnya pakan satwa ini akibat berkurangnya luasan lahan yang menyediakan pakan orangutan. Akibat penggunaaan lahan untuk perkebunan, HTI yang semakin lama semakin luas. Diharapkan ke depan penghentian izin baru bagi lahan perkebunan, tambang batu bara maupun kehutanan atau kegiatan yang berbasis lahan dihentikan sangat diperlukan," kata Riza Indra Riadi di Samarinda, Minggu (25/2).

Karena, apabila hal ini berlangsung terus menerus maka keseimbangan alam antara musuh alami hama tumbuhan monokultur akan berkurang, sehingga satu saat akan terjadi ledakan hama yang menghancurkan tanaman budi daya yang pada gilirannya akan merugikan perusahaan. Disamping itu, orangutan sebagai media untuk menyebarkan biji-bijian tanaman buah akan berkurang dan lama kelamaan makin banyak terjadi kepunahan jenis-jenis buah asli Kalimantan. "Artinya, penghentian izin baru untuk kegiatan yang berbasis lahan memang sangat penting," tegasnya.

Selain itu, pemburuan liar orangutan harus terus diawasi dan diberikan sanksi yang keras kepada pelaku-pelaku pemburuan liar tersebut. Pemprov Kaltim tidak ingin satwa yang dilindungi ini punah. Karena satwa tersebut merupakan bagian dari ikon Kalimantan, juga Kaltim. (jay/sul/humasprov)