19 Maret 2016 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Agama   1032 kali

SAMARINDA - Ajaran dan paham radikalisme yang kian meluas di Indonesia memerlukan langkah-langkah antisipasi, tidak terkecuali di jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman tersebut hingga menggganggu.  

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekprov Kaltim M Sa’bani mengatakan kondisi tersebut harus dipahami setiap pegawai, sehingga setiap pegawai juga dituntut untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar menciptakan kondisi yang damai di Kaltim. 

“Melalui pengajian ini diharapkan kita semua tidak saling menyalahkan atas permasalahan tersebut. Tetapi, yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana mempertahankan aqidah kita agar tidak terpengaruh dengan paham radikalisme yang terus berkembang saat ini. Pengajian seperti ini perlu diikuti, agar aqidah kita bertambah baik,” kata Sa’bani ketika menghadiri ceramah agama bulanan di lingkungan Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim yang dihadiri ratusan pegawai dari masing-masing SKPD, Jumat (18/3).

Pemahaman radikalisme ini telah berkembang di seluruh dunia, mulai Timur Tengah hingga Eropa. Lebih menyedihkan lagi, ajaran-ajaran ini  sangat mungkin akan memecah belah masyarakat. 

Menurut dia, selain pegawai, tokoh dan pemuka agama Kaltim juga menolak dengan tegas radikalisme, anarkisme dan terorisme di Bumi Etam Kaltim. Siapapun harus menciptakan kondusifitas daerah.

“Pemahaman radikalisme akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat kita dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Semoga, dengan pengajian yang kita ikuti setiap bulan ini dapat meningkatkan mental kita agar tidak terpengaruh terhadap pemahaman tersebut,” jelasnya.

Ustadz Bisrul Hofy dalam ceramahnya mengatakan bila setiap orang bertutur kata satu kalimat saja, maka akan dicatat oleh malaikat dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu, setiap umat manusia diminta untuk bertutur kata dengan baik. (jay/sul/hmsprov) 

 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak