17 September 2014 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pembangunan   1241 kali

 Rakor MP3EI Koridor Kalimantan

BALIKPAPAN-Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional di daerah, Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kota Balikpapan.

Rakor secara khusus membahas rangkaian percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur Koridor Ekonomi Kalimantan. Sejumlah menteri terkait hadir dalam pertemuan itu, termasuk para kepala daerah dari lima provinsi di Pulau Kalimantan.

Rakor yang dimulai sejak pukul 20.00 wita hingga berakhir 23.30 wita, Senin (15/9) lalu di Ballroom Grand Senyiur Hotel Balikpapan dihadiri ratusan pejabat kementerian dan pemerintah daerah dipimpin langsung Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.

Tampak hadir Menteri Pertanian Suswono (Koordinator Koridor Kalimantan) dan Menteri Badan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Armida Alisjahbana, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak termasuk beberapa pejabat di kementerian perdagangan, perindustrian, perhubungan dan kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut Chairul Tanjung menegaskan tujuan pemerintah melaksanakan program Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di suatu pulau maupun daerah.

“Tetapi bagaimana pembangunan ini dilaksanakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Itulah spirit MP3EI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ungkap Chairul Tanjung.

Dijelaskan, saat ini pihaknya akan secara bertahap ke daerah-daerah khususnya ke enam koridor untuk mengetahui secara pasti hambatan dan permasalahan yang menjadi kendala sekaligus evaluasi kemajuan pelaksanaan MP3EI termasuk di Koridor Kalimantan.

Menko juga mengakui sengaja datang bersama beberapa menteri dan jajaran terkait di masing-masing koridor ekonomi. “Tujuannya memberikan dukungan, membantu dan memback-up para kepala daerah menuntaskan program yang sudah berjalan sejak 2011,” ujarnya.

 Dia meyakini walaupun Kaltim merupakan salah satu daerah yang paling terlihat kemajuan dan capaian dalam pelaksanaan program MP3EI, namun kata Menko, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dan kendala di lapangan.

“Kami akan ke daerah-daerah untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi dalam menuntaskan program MP3EI. Kaltim untuk koridor Kalimantan memiliki prestasi yang sangat bagus namun provinsi lain juga menunjukkan kemajuan,” jelasnya.

  Chairul Tanjung menambahkan dasar dilaksanakan program MP3EI adalah untuk mewujudkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. “Kaltim salah satu provinsi yang memiiki komitmen tinggi dalam melaksanakan program nasional ini,” tegasnya.

Sehingga, apabila program ini benar-benar terlaksana dan tuntas maka tingkat taraf hidup masyarakat akan meningkat. “Kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Hal ini merupakan cita-cita dan semangat MP3EI,” jelas Chairul Tanjung.

Sementara itu  Guberur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengakui permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MP3EI yakni menyangkut pembebasan lahan.

“Kami sudah banyak melaksanakan pembangunan dan capaiannya terlihat dari progress proyek-proyek MP3EI. Kami sangat berkomitmen untuk menyelesaikannya. Namun permasalahan lahan selalu menjadi penghambat terutama di Kementerian Kehutanan,” ujar Awang Faroek Ishak.

Dijelaskannya, jalan tol Balikpapan-Samarinda sempat terkendala status lahan, termasuk pembangunan dan pengembangan kawasan KIPI Maloy di Kutai Timur serta pembangunan jalur kereta api yang melewati lahan perkebunan kelapa sawit.

“Jadi kami ingin pusat memiliki komitmen yang kuat juga untuk mendukung pelaksanaan MP3EI di daerah. Khususnya jajaran Kementerian Kehutanan untuk lahan dan kementerian lainnya dalam pembangunan fasilitas pendukung di KIPI Maloy,” harap Awang Faroek.

Dalam kesempatan itu Gubernur Awang Faroek berterima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah mendukung pengurusan dan sertifikasi pembebasan lahan. “Kami sangat berharap kementerian lain memberian dukungan seperti BPN agar program ini cepat tuntas,” sindir Awang.

Ikut hadir dan menyampaikan capaian serta permasalahan MP3EI di masing-masing daerah dalam rakor percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Koridor Ekonomi Kalimantan, Pj Gubernur Kalimantan Utara H Irianto Lambrie, Wagub Kalimantan Selatan Rudy Resnawan, Wagub Kalimantan Barat Cristiandy Sanjaya dan Wagub Kalimantan Tengah Achmad Diran. (yans/sul/hmsprov)

 

//Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak duduk mendampingi Menko Perekonomian Chairul Tanjung (kedua dari kiri). (fajar/humasprov kaltim).

 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak