25 November 2014 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Kewirausahaan   888 kali

Ciptakan Tenaga Terampil  di Kaltim dengan Pelatihan

SAMARINDA - Kesempatan kerja yang tinggi di Kaltim harus diimbangi dengan penyerapan yang seimbang, dengan menyiapkan tenaga kerja terampil dan untuk itu perlu dilakukan pelatihan, sesuai dengan pasar kerja yang tersedia. Melalui upaya tersebut, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah ini.

“Karena itu, pemerintah daerah perlu mengefektifkan kegiatan pelatihan keterampilan dan pemagangan bagi masyarakat, sehingga mampu mandiri dengan menjadi  pelaku usaha informal dan wirausaha,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim Dwi Nugroho Hidayanto terkait analisis ketenagakerjaan dan strategi meningkatkan kesempatan kerja di Kaltim, Senin (24/11).

Menurut dia, pelatihan bisa dilakukan melalui balai latihan kerja yang dimiliki masing-masing perusahaan maupun pemerintah, sesuai dengan peluang atau kesempatan kerja yang dibutuhkan.  

Dia menyebutkan pengangguran di Indonesia relatif tinggi. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja 2013 per Februari adalah 121,19 juta orang dan dari jumlah tersebut yang bekerja 114,02 juta dan selebihnya pengangguran.

Meski demikian, tingkat pengangguran antara 2010-2013 terus menurun. Mulai dari 2010 pengangguran mencapai 10,10 persen, 2011 turun jadi 9,84 persen, kemudian pada 2012 menjadi 8,90 persen dan untuk 2013 menurun pada angka 8,04 persen.

“Sedangkan tingkat pengangguran di Kaltim sesuai data BPS menunjukkan angkatan kerja di Kaltim pada 2014 per Februari adalah 1.923.968 orang dengan rincian yang bekerja 1.752.916 orang. Jadi sesuai tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2014 mencapai 171.052 orang,” jelasnya.

Sesuai dengan kondisi tersebut, pemerintah harus menetapkan strategi peningkatan kesempatan kerja dan kebijakan peningkatan investasi swasta. Alasannya, pelaku utama perekonomian adalah dunia usaha atau perusahaan.

            “Karena itu, ke depan pemerintah harus menata aturan dan pemangkasan birokrasi dalam perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik dan menjamin kepastian usaha dan hukum,” jelasnya.

Dari analisis tersebut, pemerintah disarankan mengembangkan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Misalnya, sektor jasa, perdagangan, hotel, restoran, keuangan, persewaan, pertanian, bangunan, industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas dan air bersih serta mengefektifkan belanja infrastruktur atau modal pemerintah pada sektor perekonomian.

“Hal ini, merupakan salah satu kebijakan perluasan kesempatan kerja di daerah, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran,” jelasnya.(jay/es/hmsprov)

/////FOTO : Sejumlah warga Kaltim yang memanfaatkan Job Market Fair untuk menyerap berbagai lapangan kerja yang dibuka oleh sejumlah perusahaan.(dok/humasprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak